radarmukomukobacakoran.com - Belakangan beredar isu bahwa management pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bakal diambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda). Alasannya adalah terjadinya permasalan besar di RSUD Mukomuko tentang pengeloaan keuangan dalam operasional belanja dan kewenangan untuk mengelola anggaran, SDM, dan layanan sesuai dengan kebutuhan RSUD itu sendiri.
Jika isu itu benar, maka secara otomatis RSUD Mukomuko bukan lagi berupa Badan Layanan Umum Daerah. Ditambah lagi dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 7 orang tersangka korupsi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Kejari (Kejari) Mukomuko. Direktur RSUD Mukomuko Syafriadi Taher, SKM, M.Kes membantah bahwa BLUD dalam pengelolaan anggaran diambil alih oleh Pemkab Mukomuko. “Saya belum mendengar isu itu, jika itu memang terjadi akan beribas pada pelayanan rumah sakit," bantah Syafriadi. BACA JUGA:Dua Desa di Kecamatan Air Manjuto Gelar Upacara Peringatan HUT RI Ke-79 Secara Mandiri Ia juga mengatakan, hingga saat ini saya belum menerima laporan itu, itu tidak benar, sedangkan Puskesmas saja pemerintah sedang mengupayakan sebagai Puskesmas BLUD dalam mengelola anggaran,” tegas Direktur RSUD Mukomuko. Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko Dr. Abdiyanto, SH, M.Si, CLA mengatakan, bahwa selain melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan BLUD itu dengan permasalahan yang terjadi di rumah sakit, pemerintah daerah tentu mengevaluasi apa yang menjadi sebab sehingga ada nya persoalan yang terjadi di rumah sakit lanjut. “Informasi ditiadakannya mekanisme BLUD yang tersebar perlu kami sampaikan bahwa ini belumlah pada posisi yang benar,” kata Abdiyanto. Dikatakannya juga, saat ini pemerintah daerah masih mengevaluasi terhadap permasalahan yang terjadi di RSUD,” demikian Abdiyanto.
Kategori :