KORAN DIGITAL RM - Kendati penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2024 ini banyak program prioritas pemerintah pusat yang harus direalisasikan oleh desa. Namun, Pemerintah Desa (Pemdes) Pondok Suguh tetap mengalokasikan DD untuk beberapa item kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan kewenangan desa. Adapun kegiatan pembangunan fisik yang akan mereka realisasikan tahun 2024 ini yaitu, peningkatan badan Jalan Usaha Tani (JUT) berupa pengoralan, tambal sulam. Kemudian pembangunan sumur bor dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga Desa Pondok Suguh. Kedua item pembangunan fisik ini sangat penting bagi masyarakat Pondok Suguh.
Kepala Desa (Kades) Pondok Suguh, Alazi mengatakan, kendati ada program prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun program prioritas pemerintah pusat yang harus direalisasikan oleh setiap desa yaitu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program ketahanan pangan, pencegahan dan penanganan Stunting. Dan masih ada beberapa program prioritas lainnya yang harus direalisasikan oleh desa. "Program pusat tetap kita realisasikan. Dan menjadi prioritas kita. Namun, sisa dari anggaran itu digunakan untuk pembangunan fisik," kata Alazi.
BACA JUGA:Siang Ini Kades PAW Brangan Mulya Dilantik
Lanjutnya, adapun program jumlah item bangunan fisik yang akan direalisasikan yaitu, peningkatan JUT 2 titik, kemudian pembangunan sumur bor 4 titik. Semua bangunan memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti sumur bor selama musim kemarau beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat Desa Pondok Suguh yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pihaknya berharap dengan adanya pembangunan 4 titik sumur bor tersebut, kedepan tidak ada lagi warga yang yang krisis air bersih. "Sukur bor masih sangat dibutuhkan oleh warga kita. Terutama musim kemarau seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir," beber Alazi.
BACA JUGA:Gagal Lewat Jalur Jual-beli, Camat Cari Jalan Lain
Ditambahkannya, demikian juga dengan kondisi JUT. Juga sangat dibutuhkan untuk kelancaran keluar masuk hasil pertanian. Karena itu, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat. Kedua pembangunan ini menjadi prioritas pihaknya. Program prioritas yang menjadi kewenangan desa tetap diutamakan. Tapi setiap kegiatan pembangunan fisik pun penggunaan DD lainnya tetap melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. "Semua bangunan fisik yang bersumber dari DD tetap kita musyawarahkan. Demikian juga dengan program prioritas pemerintah pusat tetap kita sampaikan dan dimusyawarahkan bersama BPD dan tokoh masyarakat," tambahnya.*