RAPBD 2026, Dewan Libas Dana Kegiatan Serimonial

koranrm.id - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 masuk ke tingkat Badan anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko. Walau sudah dirancang dengan sedemikian rupa ditingkat komisi, agaknya banggar harus bekerja lebih keras lagi dalam menetapkan APBD 2026. Sebab postur RAPBD yang dibahas dan dilaporkan komisi masih berdasarkan KUA PPAS dengan total pagu Rp 1,2 triliun lebih. Sementara, informasinya sesuai dengan APBN 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat, ada pengurangan dana transfer yang mencapai Rp 241 miliar.

Salah seorang anggota Banggar Frenky Janas mengakui, saat pembahasan di komisi, kabar akan adanya pengurangan dana transfer sudah dibicarakan, termasuk kepastian DBH dan target realisasi PAD. Namun, karena dasar yang digunakan masih estimasi pendapatan Rp 1,2 T di KUA, maka penyelarasannya harus dilakukan di Banggar.

Di komisi sudah cukup banyak pengurangan-pengurangan terhadap belanja yang diusulkan oleh OPD atau dinas, seperti untuk kegiatan serimonial dan rapat di dinas, seluruhnya dicoret walau dananya kecil.

"Waktu dibanggar kelak akan nampak, berapa dana anggaran pasti yang ada, di sana kita akan sesuaikan kembali. Kegiatan yang sudah dibahas di komisi, kalau anggaran tidak tersedia, maka langsung dipangkas saja. Kita anggaran untuk yang benar-benar prioritas," katanya.

Lanjutnya, dewan ingin kegiatan yang dimunculkan di APBD 2026 benar-benar pasti disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, kegiatan sudah disiapkan tapi tidak direalisasikan, alasannya takut tidak terbayar. Pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat tetap diutamakan, maka semua kegiatan serimonial dihapus, termasuk anggaran DL pejabat itu diminimalkan.

"Sekarang kami sudah merasa kecewa, karena kegiatan-kegiatan yang sebagian besar usulan dewan sesuai permintaan masyarakat tidak dilaksanakan. Alasannya takut tidak terbayar dan sebagainya. Maka 2026 ini tidak boleh terulang," tuturnya.

Waka I DPRD Mukomuko, Winus Hadi,SE saat dihubungi mengatakan, kabar yang ia terima, tim anggaran pemerintah daerah sudah memiliki angka pasti pendapatan daerah, dari dana transfer pusat. Seluruh OPD kabarnya juga sudah mulai menyesuaikan dengan ketersediaan anggran rill. Maka nanti di banggar akan diselaraskan sehingga mehirkan APBD yang benar-benar pasti. Ia memastikan untuk gaji pegawai masih aman, termasuk untuk kegiatan fisik masih tetap tersedia anggarannya.

"Di Banggar penentuannya, kita akan minta pihak eksekutif menyampaikan data rill anggaran yang tersedia, baik dana transfer, DBH hingga asumsi untuk PAD," tutupnya.