Catat Bagi Type Pemilih Transaxional, Pemberi dan Penerima Politik Uang Saat Kampanye Sama-Sama Bisa Dipidana?

Reporter: AMRIS |

Editor: Ahmad Kartubi |

Selasa , 29 Oct 2024 - 08:33

Politik uang penerima dan pemberi sam-sama bisa dipidana.--RM.Online

"Pemberi dan penerima politik uang, sama-sama bisa diancam dengan hukum pidana, maka kami ingatkan untuk tidak melakukannya," kata Teguh.

Lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 187A ayat 1 dan 2 diatur tentang politik uang.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan memakai hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

"Aturannya sangat jelas, bahwa penerima dan pemberi bisa dipidana," tegasnya.

Maka masing-masing calon saat kampanye harus mengedepankan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat, bukan pemberian atau politik uang.

Terus semua pendukung dan calon harus sama-sama mencegah dengan mengawasi lawan masing-masing. Karena jika mengandalkan Bawaslu tentu sulit untuk dicegah secara total.

"Sama-sama kita awasi agar itu tidak terjadi, kalau Bawaslu tentu jumlahnya terbatas," paparnya.*

catat bagi type pemilih transaxional, pemberi dan penerima politik uang saat kampanye sama-sama bisa dipidana?                             
radarmukomuko.bacakora.com- setiap ada pemilihan kades di tingkat desa, pemilihan bupati dan wali kota di tingkat  kabupaten dan kota, hingga  provinsi bahkan sampai ke pusat  isu politik uang menjadi topik hangat.
hal ini juga dirasa  dalam pilkada yang akan datang november  2024,  diduga akibat pengaruh dari maraknya money politik yang terjadi pada pemilu legislatif sebelumnya.
setiap kali meyelenggarka pesta demokrasi seperti pilkada, tentu selalu ada 3 type pemilih, yaitu type akademisi dan kaum intelektual, lalu ada type emosional, dan terahir ada type transaxional.
type akademisi dan intelektual mereka memilih berdasarkan rekam jejak serta visi misi dalam membangun daerah kedepan, hanya saja type ini di mukomuko  sekitar 15% saja.
dan type ini tidak mau menerimah uang, bahkan cenderung mendukung.
lalau type emosional, mereka merupakan bagian dari keluarga dekat dan jauh seperti kawan karib para shabat dan handai tolan, mereka ini gampang mendukung dan juga bisa lari. sebab  type  mereka ini, ingin dapat pengakuan dan perhatian langsung oleh kandidat calon bupati.
celakanya pada type ini,   jika lupa memberikan sentuhan  seperti merekalah yang pertama bersura lantang tidak akan mendukung  atau  menentang bahkan  juga sebaliknya.  namun type ini cenderung masih minta bagian, baik jabatan atau buah tangan dari para calon. diperkirakan tipe ini diangka 25 %.
terahir type tranxaxional, sebagian para kandidat menamakan istilah mereka bola liar, mereka dalam kontestasi pilkada dijadikan ajang mencari cuan alias duit.
mereka tidak perduli siapa yag akan duduk yang penting akan memilih bila mereka dikasih duit alias uang.
apesnya semua kandidiat datang  memberi mereka terima semua, dan mereka akan memilih mana uang nya yang besar. 
jumlah mereka diatas 55%  dan mereka selalu dapat bagian tiap kali ada pemilihan,  hebatnya lagi mereka selalu lolos dari pengawasa bawaslu?.
selanjutnya terkait hal ini, ketua bawaslu mukomuko teguh wibowo mengingatkan para calon bupati dan wakil bupati untuk menghindari politik uang, karena sanksinya cukup tegas kepada calon.
selain itu masyarakat juga diminta menolak praktek politik uang dalam pilkada ini, karena selain pemberi uang, penerima juga bisa disanksi bahkan dipindana.
"pemberi dan penerima politik uang, sama-sama bisa diancam dengan hukum pidana, maka kami ingatkan untuk tidak melakukannya," kata teguh.
lanjutnya, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dalam pasal 187a ayat 1 dan 2 diatur tentang politik uang.
setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan memakai hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit rp200 juta dan paling banyak rp1.000.000.000,00.
"aturannya sangat jelas, bahwa penerima dan pemberi bisa dipidana," tegasnya.
maka masing-masing calon saat kampanye harus mengedepankan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat, bukan pemberian atau politik uang.
terus semua pendukung dan calon harus sama-sama mencegah dengan mengawasi lawan masing-masing. karena jika mengandalkan bawaslu tentu sulit untuk dicegah secara total.
"sama-sama kita awasi agar itu tidak terjadi, kalau bawaslu tentu jumlahnya terbatas," paparnya.*