Sikap Tenang, Jepang Menolak Tuduhan China Tentang Taiwan

koranrm.id - Melalui perwakilan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Jepang menyampaikan bantahan atas surat terbaru China yang mempersoalkan komentar Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Ketegangan diplomatik antara kedua negara masih terus memanas. Surat balasan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota protes kedua China yang disampaikan kepada PBB, setelah Takaichi pada bulan lalu menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan dapat menjadi Situasi yang Mengancam Jeberlangsungan Hidup Jepang. Pernyataan itu mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer Jepang bersama negara lain jika konflik antara kedua negara tersebut pecah.

Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, merespon surat yang diajukan China pada Senin Minggu lalu. Jepang secara konsisten menghormati dan menaati hukum internasional, termasuk Piagam PBB, serta berkontribusi aktif untuk menjaga tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum yang telah ditetapkan. "Klaim yang disampaikan tidak sesuai fakta, tidak berdasar, dan secara tegas tidak dapat diterima," tulis Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, merespons surat yang diajukan China pada Senin (1/12). Dalam surat tersebut, Beijing menuduh Jepang melanggar nilai-nilai PBB dan memprovokasi China.

Perseteruan diplomatik dan ekonomi antara Tokyo dan Beijing pun semakin meruncing. Dalam surat terbarunya, China menuding pernyataan Takaichi. Dan secara terbuka menantang hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional pascaperang, serta merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB. China juga menuduh Jepang memiliki ambisi memperkuat kemampuan militer dan menghidupkan kembali militerisme. Jepang membantah seluruh tuduhan itu dan menegaskan bahwa posisinya mengenai Taiwan tidak berubah. Beijing meminta Takaichi menarik ucapannya, namun ia menolak melakukannya. Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, juga telah menegaskan bahwa tidak ada perubahan sikap Jepang soal Taiwan. "Pendekatan Jepang, dan termasuk pernyataan di parlemen belakangan ini, sudah konsisten dan telah berulang kali kami sampaikan kepada China," ujarnya.

Minggu lalu, Takaichi juga menyatakan di hadapan parlemen, bahwa posisi Jepang terkait tentang Taiwan tidak berubah sejak komunike bersama Jepang-China pada 1972. Dalam kesepakatan yang meresmikan hubungan diplomatik kedua negara tersebut, Jepang menyatakan memahami dan menghormati semua pandangan China, bahwa Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya. Namun pernyataan itu tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Jepang sepenuhnya mendukung interpretasi Satu China versi Beijing. Meski beberapa pengguna media sosial China melihat pernyataan terbaru Takaichi sebagai langkah mundur dari sikap sebelumnya. Namun, Beijing tetap menunjukkan ketidakpuasannya. Perseteruan ini diperkirakan masih akan berlanjut. "Jepang meyakini bahwa perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog, sesuai dengan semangat Piagam PBB. Jepang terus merespons dengan tenang melalui jalur dialog.

Bulan lalu, Takaichi sempat menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang, yang juga mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer Jepang bersama negara lain. Sejak saat itu, Tokyo dan Beijing terlibat ketegangan diplomatik dan ekonomi terkait pernyataan tersebut. Dalam pernyataan bersama yang menjadi dasar hubungan diplomatik kedua negara lebih dari setengah abad lalu, Jepang menyatakan sepenuhnya memahami dan menghormati. Sejak pernyataan Takaichi awal bulan lalu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi berulang kali menegaskan bahwa sikap Jepang tidak berubah dari tahun 1972. Tapi penegasan itu dinilai belum memuaskan Beijing.

Hingga kini, Takaichi menolak tuntutan China untuk mencabut pernyataannya, dengan menegaskan berulang kali bahwa posisi Jepang dalam situasi darurat keamanan tetap sama. Dalam skenario hipotetis terjadinya konflik militer di Selat Taiwan, puluhan ribu tentara AS yang berbasis di Jepang juga berpotensi terlibat. Mereka dapat menjadi sasaran serangan dan meningkatkan risiko Jepang terseret dalam konflik, mengingat aliansi keamanan dengan AS. Ratusan ribu warga Jepang juga tinggal atau kerap bepergian ke Taiwan, sementara hubungan perdagangan kedua pihak tetap penting bagi Tokyo, khususnya dalam industri semikonduktor.