Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri

koranrm.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, serta beberapa wakil menteri terkait.

Dalam prosesi pelantikan, para anggota komisi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden dan para saksi. Mereka berjanji akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh tanggung jawab moral, serta bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.

Komisi ini dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang juga menjabat sebagai ketua komisi. Adapun anggota lainnya terdiri dari tokoh nasional dan praktisi hukum, yakni Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, Ahmad Dofiri, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan komisi ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjawab tuntutan publik akan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Menurutnya, Polri harus terus berkembang menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

“Komisi ini diharapkan menjadi motor perubahan dalam mempercepat reformasi kelembagaan Polri, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat integritas personel kepolisian,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun peta jalan reformasi Polri dengan fokus pada tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas. Komisi juga akan bekerja sama dengan tim transformasi Polri untuk memperkuat transparansi dan memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan reformasi Polri, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun institusi kepolisian yang modern, berintegritas, dan terpercaya.