Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik

Reporter: Deni Saputra |

Editor: SAHAD |

Selasa , 25 Mar 2025 - 17:49

Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik--screnshoot dari web

KORANRM.ID - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta persiapan untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik.

Selain itu, dukungan semua pihak juga dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

"Persiapan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dilakukan secara baik dengan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankannya," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/3)

Lestari menyampaikan pemerintah memastikan Wajib Belajar 13 tahun merupakan program super prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.

Namun, catatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) belum memiliki akses internet.

Selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. Sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs, 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki PAUD.

"Sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya," ungkap Rerie yang akrab disapa.

Dia berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.

Anggota Komisi X DPR itu berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespons program Wajib Belajar 13 Tahun itu dengan baik melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.

Dia juga mendorong agar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini itu bisa segera direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

wakil ketua mpr minta penerapan wajib belajar 13 tahun dipersiapkan dengan baik                            koranrm.id - wakil ketua mpr lestari moerdijat meminta persiapan untuk implementasi program wajib belajar 13 tahun harus dilakukan dengan baik.
selain itu, dukungan semua pihak juga dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.
"persiapan pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun harus benar-benar dilakukan secara baik dengan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankannya," kata lestari moerdijat dalam keterangan tertulisnya, senin (24/3)
baca juga:pembelajaran di rumah bakal dipercepat 21 maret 2025
baca juga:5 destinasi wisata edukasi terbaik di indonesia belajar seru tanpa batas
lestari menyampaikan pemerintah memastikan wajib belajar 13 tahun merupakan program super prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.
namun, catatan deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (paud, pendidikan dasar dan menengah) belum memiliki akses internet.
selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki smp/mts, 727 kecamatan tidak memiliki sma/smk/ma dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki paud.
baca juga:jam belajar dikurangi 10 menit per mata pelajaran
"sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya," ungkap rerie yang akrab disapa.
dia berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program wajib belajar 13 tahun harus benar-benar dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.
baca juga:penguatan pendidikan karakter, sebelum belajar siswa wajib lakukan 3 hal ini
baca juga:si kecil belajar jalan memilih baby walker yang aman dan tepat
anggota komisi x dpr itu berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespons program wajib belajar 13 tahun itu dengan baik melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.
dia juga mendorong agar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini itu bisa segera direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

Tag

Share