radarmukomukobacakoran.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 bakal mengakomodir program presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih, pemerintahan berikutnya akan melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan seluruh visi, misi, dan program Prabowo-Gibran sudah dimasukkan sehingga menjadi satu rangkaian dalam RAPBN 2025. “APBN 2025 kami desain memasukkan visi, misi, dan program pemerintahan yang akan datang. Ini bentuk keberlanjutan dan karena itu message keberlanjutan menjadi kuat. Sekarang kami sedang dalam proses pembicaraan dengan DPR untuk mendiskusikan RAPBN 2025,” kata Suahasil dalam acara Jakarta Globe Presents Economic Perspective 2025 dengan tema “Ekonomi 2025 Titik Tumpu Indonesia Emas” kata relaunching Jakarta Globe, media berbahasa Inggris dari B-Universe Media Holdings, di Hotel Mulia Jakarta, Senin 26 Agustus 2024. Dia mengatakan dalam menyusun APBN transisi dibutuhkan pemahaman yang sama soal kualitas belanja yang lebih baik. Pemerintah menargetkan belanja negara Rp 3.613 triliun dalam RAPBN 2025. Kemenkeu mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp 722,6 triliun atau 20% dari total belanja negara. Anggaran untuk belanja pendidikan akan diselaraskan melalui program kementerian/lembaga, belanja oleh pemerintah kabupaten/kota, transfer ke daerah, serta pembiayaan. “Tentu ini nanti akan kita bicarakan apa saja yang menjadi titik-titik penting, tetapi banyak program yang sekarang berlangsung akan tetap berlanjut. Di antaranya program bantuan operasional sekolah yang akan memberikan akses kepada 53,3 juta anak sudah kita,” tutur Suahasil. Alokasi belanja kedua adalah anggaran kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5% dari total anggaran negara. Salah satu fokus anggaran kesehatan adalah pemberian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah membiayai 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional 96,8 juta jiwa. “Saudara-saudara kita yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) tidak perlu bayar iuran, tetapi kalau sakit bisa mengakses ke fasilitas kesehatan,” kata Suahasil. Ketiga, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 504,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, program untuk lansia. Selanjutnya anggaran ketahan pangan sebesar Rp 124,4 triliun dalam RAPBN 2025. Dana tersebut untuk pembenahan proses praproduksi, hingga pemasaran. Sementara, alokasi belanja infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 400,3 triliun dalam RAPBN 2025. Dana ini meliputi infrastruktur pangan, infrastruktur untuk pendidikan, infrastruktur untuk kesehatan, serta infrastruktur untuk berbagai macam mendukung transformasi ekonomi, termasuk infrastruktur dalam pembangun perumahan. “Perumahan adalah salah satu sektor yang multiplier effect-nya besar,” tutur dia. Selanjutnya, untuk pembangunan hukum dan pertahanan keamanan pemerintah mengalokasikan Rp 372,3 triliun dalam RAPBN 2025. Dana ini akan digunakan untuk modernisasi alutsista, penguatan dari ancaman-ancaman siber, serta pelaksanaan kegiatan hukum dan pertahanan keamanan.
Kategori :