BWS Sumatera VII Tinjau 5 Titik Rawan Bencana

KORAN DIGITAL RM - Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu melaksanakan tinjauan lapangan, mengecek kerusakan dampak bencana alam yang dilaporkan langsung oleh Bupati Mukomuko.

Respons atas laporan Bupati Mukomuko, BWS Sumatera VII Bengkulu pada 24 Januari 2024, turun ke 5 lokasi. Memantau sekaligus melakukan memetakan kerusakan dan ancaman dari dampak bencana alam. 

‘’Tinjauan lapangan ini, menindaklanjuti laporan dari pak Bupati. Terkait beberapa ruas sungai yang mengalami sliding, untuk kemudian dimohon bantuannya untuk ditanggulangi secara darurat,’’ kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu, Media Ramdan di Mukomuko, Rabu. 

BACA JUGA:Kotak Amal Masjid Dibobol, Ciri-ciri Terduga Pelaku Tinggi Besar

Dari yang dilaporkan Bupati Mukomuko, pihak BWS Sumatera VII Bengkulu telah melakukan peninjauan lapangan terhadap dampak bencana alam banjir dan erosi di 5 lokasi.

Dikatakan Media Ramdan, pihaknya sempat turun mengecek lokasi dampak bencana banjir di Teras Terunjam, Lubuk Gedang, Arah Tiga, Pondok Panjang dan Pondok Batu. Di Desa Pondok Batu, pihaknya juga meninjau langsung atas bangunan sheet pile serta tanggul penahan tebing yang mengalami kerusakan. 

‘’Tadi kami meninjau 5 titik lokasi dampak bencana. Kemudian juga meninjau hasil penanganan darurat yang telah dilaksanakan di DI Manjuto Kanan,’’ terang Media Ramdan. 

Dikatakan Media Ramdan, tindak lanjut penanganan darurat yang bisa dilakukan, adalah menanggulangi semua yang diprediksi memang darurat. Namun dalam pelaksanaan tanggap darurat ini, harus didukung juga dengan penetapan status bencana oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Mukomuko.

BACA JUGA:Dapil III Mukomuko = “Dapil Neraka”

"Tapi dengan langkah awal harus ada pernyataan bupati bahwa memang ada bencana sehingga kami bisa masuk. Kalau itu belum ada tentu kami belum bisa masuk," ulasnya.

Untuk sementara, ia mengatakan, meninjaunya secara teknis apakah itu membahayakan, diasumsikan kondisi strategis yang perlu ditangani, tentunya BWS mengusulkan ke pusat dengan didukung data-data yang akurat yang ditemukan di lapangan. 

‘’Selanjutnya tergantung dari bupati mengeluarkan surat bencana, kemudian dari situ BWS membuat laporannya untuk dimohonkan ke pusat,’’ tegasnya. 

Sebelum penanganan darurat, atas data laporan yang disampaikan, pihak pusat juga akan mengirim tim reaksi cepat ke lapangan. Tim reaksi cepat ini, juga akan melakukan penilaian lapangan terhadap objek kerusakan dampak bencana yang dilaporkan.

‘’Dari laporan nanti, pusat juga akan menurunkan tim darurat, namanya tim reaksi cepat untuk melakukan penilaian lapangan, darurat atau tidak,’’ terangnya. 

BACA JUGA:Tahun 2024, Tirta Mulya Fokus Bangun JUT dan JUP

Penilaian tim reaksi cepat dari pemerintah pusat ini cukup menentukan langkah dan kebijakan yang bakal diambil dalam penanganan dampak kerusakan bencana alam di daerah yang masuk dalam kewenangan BWS. 

"Kalaulah nantinya masuk kategori darurat turun dananya. Kalau belum darurat kita diminta desain dulu. Untuk penanganan, mungkin tahun berikutnya,’’ demikian Media Ramdan. 

Perlu diketahui, peristiwa banjir tempo hari mengakibatkan kerusakan di beberapa bangunan, termasuk bangunan tanggul dan sheet pile yang telah dibangun pemerintah beberapa tahun lalu.

Bangunan tanggul dan sheet pile yang mengalami kerusakan parah akibat erosi sungai ini berlokasi di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko. Jika bangunan ini benar-benar tidak berfungsi, bakal menjadi ancaman bagi masyarakat. Selain warga Desa Pondok Batu, juga bakal mengancam warga Kelurahan Pasar Mukomuko dan sekitar. 

BACA JUGA:5 Manfaat Kepala Sawit, Ke-4 Bikin Melongo

Harus diakui, sejak diadakannya bangunan pemerintah di lokasi tersebut, banjir tidak lagi merendam permukiman penduduk, terutama di Kelurahan Pasar Mukomuko. Selain itu, kerusakan akibat dari bencana banjir juga mengancam permukiman penduduk, rumah ibadah dan fasilitas umum di wilayah Teras Terunjam. Kemudian juga sejumlah rumah penduduk yang bermukim di Desa Pondok Panjang, Lubuk Gedang dan Arah Tiga. 

Tidak hanya itu, kerusakan akibat erosi aliran sungai ini juga terjadi wilayah Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh dan Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh.

Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPI mengungkapkan, atas kerusakan yang terjadi akibat bencana alam banjir maupun erosi dan tanah longsor yang menjadi kewenangan pusat melalui BWS sudah dilaporkan secara langsung. Ia berharap, semua kerusakan ini dapat segera ditangani untuk meminimalisir dampak yang lebih besar lagi. 

BACA JUGA:TPK Desa Pulai Payung Siap Bekerja

‘’Begitu adanya laporan dari OPD, kita langsung melaporkan kepada pihak balai. Kita bermohon untuk penanganan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi,’’ demikian Bupati Sapuan.*