Tiga Benar

Opini Oleh: Sahad Abdullah 

HUBUNGAN eksekutif dan legislatif di Kabupaten Mukomuko kembali memanas. Kali ini penyebabnya berbeda dibandingkan sebelumnya. Lebih kepada mengarah pribadi Sapuan.

Penyebabnya adalah beredarnya video, seseorang yang mirip dengan Sapuan, menyampaikan kinerja dewan yang dinilai kurang tepat dalam mengelola dana Pokir. Yang intinya lebih menguntungkan anggota dewan secara pribadi atau kelompok. Tapi merugikan masyarakat secara luas. 

Kritik yang disampaikan ini menjadi sinyal buruk hubungan antara Sapuan dengan para anggota dewan. 

Kalau dilihat ke belakang, mayoritas anggota dewan ini berasal dari partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati, Sapuan-Wasri. Kecuali mereka yang berasal dari Partai Golkar dan Nasdem. Secara teori, pengusung dan yang diusung harus saling mendukung hingga akhir jabatan. 

BACA JUGA:Siang Ini Kades PAW Brangan Mulya Dilantik

Secara pribadi, saya menyakini tiga benar dalam kasus ini. Benar yang pertama, bahwa sosok pria dalam video tersebut adalah Sapuan, Bupati Mukomuko. Benar kedua, materi yang disampaikan oleh Sapuan benar adanya.

Dana Pokir dewan selama ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Akibatnya banyak "proyek siluman". Saya katakan proyek siluman karena tidak ada usulan baik dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam maupun Musrenbangkab, tiba-tiba muncul bangunan tersebut.

Di sisi lain, banyak Kades yang setiap tahun kecewa, karena usulan dalam Musrenbangcam tidak pernah direalisasikan. Dan benar ketiga, upaya Sapuan menyelaraskan dana Pokir dengan dengan hasil Musrenbang, sungat tepat. Sehingga tidak ada lagi desa yang tidak kecipratan kue pembangunan.

BACA JUGA:Gagal Lewat Jalur Jual-beli, Camat Cari Jalan Lain

Sebagai seorang bupati, Sapuan tentu sudah memperhitungkan risiko yang akan dihadapi ketika berani mengkritik anggota dewan dari partai pengusung. Barang kali Sapuan juga berpikir, yang tersinggung atas kritik yang disampaikan adalah anggota dewan secara personal, bukan partai politiknya. 

Jika Sapuan ingin mencalon sebagai kepala daerah pada akhir tahun ini, yang dibutuhkan adalah dukungan partai politik sebagai pengusung. Bukan dukungan anggota dewan. Lebih dari itu, masa bhakti anggota DPRD Mukomuko ini akan berakhir sebelum Pilkada digelar. Besar kemungkinan partai yang sama, tapi anggota dewan yang beda. 

Pada Pilkada 2020 lalu, Sapuan telah membuktikan kemampuannya melobi partai politik. Ketika Sapuan "bermain" di pusat, maka pengurus partai di daerah tinggal sendiko dawuh. 

BACA JUGA:Longsor Mengancam Tiga Rumah Warga Pondok Panjang

Barang kali (juga) Sapuan berpikir bahwa kemenangan pada Pilkada 2020 lalu buah dari kerja keras tim dan dukungan masyarakat. Bukan semata-mata perjuangan dari anggota dewan yang berasal dari partai pengusung. Membuka 'dosa' anggota dewan ini, sepertinya salah satu upaya dari Sapuan untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. 

Dengan membuka 'aib' ini, mungkin ada 20 anggota dewan yang tidak suka dengan Sapuan. Di sisi lain, ada ribuan rakyat Mukomuko, yang (barang kali) menjadi simpatik dengan Sapuan. 

Jika wakil rakyat merasa perlu melakukan klarifikasi atas video tersebut, tidak demikian halnya dengan yang mereka wakil, rakyat. Banyak rakyat yang mendukung upaya Sapuan memperbaiki sistem pengelolaan dana Pokir.

BACA JUGA:Hujan Lagi, Sungai Gading Banjir Lagi

Penggunaan dana Pokir hendaknya disesuaikan dengan Musrenbangcam. Hasil Musrenbangcam merupakan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui Musrenbangdes. Ketika dana Pokir digunakan sesuai dengan hasil Musrenbangcam, maka ada sinergi antara keinginan rakyat dengan kerja para wakil rakyat. Semoga.*