Bukan PPN 12%! DPR Minta Pemerintah Perangi Impor Ilegal demi Optimalisasi Pajak

Reporter: Ahmad Kartubi |

Editor: Fahran |

Selasa , 03 Dec 2024 - 08:12

Bukan PPN 12%! DPR Minta Pemerintah Perangi Impor Ilegal demi Optimalisasi Pajak.--screnshoot dari web

radarmukomukobacakoran.com-Upaya optimalisasi pajak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan pandangan berbeda. Menurut DPR, kenaikan PPN bukanlah solusi utama untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, mereka menyoroti praktik impor ilegal sebagai tantangan besar yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah.

Dalam isu ini, ada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, DPR, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memegang peran utama dalam pengawasan dan penindakan terhadap impor ilegal.

Di sisi legislatif, DPR menjadi pengawas kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dan perdagangan. Salah satu anggota Komisi XI DPR RI, yang menangani bidang keuangan dan perpajakan, secara tegas meminta pemerintah untuk memprioritaskan pemberantasan impor ilegal daripada menaikkan PPN.

Pelaku usaha, terutama dari sektor domestik, juga menjadi korban utama dari maraknya impor ilegal. Produk-produk ilegal yang masuk ke pasar tanpa membayar bea masuk dan pajak sering kali dijual dengan harga jauh lebih murah, sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil.

Isu ini mencuat setelah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% guna meningkatkan pendapatan negara. DPR menilai bahwa kenaikan PPN dapat membebani masyarakat dan pelaku usaha, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sebagai gantinya, DPR mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan impor ilegal, yang selama ini telah merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, impor ilegal diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan makanan menjadi komoditas yang paling sering masuk melalui jalur ilegal. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal.

Diskusi mengenai optimalisasi pajak dan pemberantasan impor ilegal telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kembali mencuat pada kuartal akhir tahun 2024. Pada periode ini, pemerintah sedang dalam tahap penyusunan APBN 2025, yang mencakup target penerimaan pajak.

Komisi XI DPR RI secara resmi mengangkat isu impor ilegal dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan. Mereka meminta agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sebelum mempertimbangkan kebijakan lain yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kenaikan PPN.

Fokus utama pemberantasan impor ilegal berada di pelabuhan dan titik masuk lainnya, seperti bandara dan perbatasan darat. Pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya sering menjadi pintu masuk utama bagi barang impor, baik legal maupun illegal.

Selain itu, kawasan perbatasan seperti Kalimantan dan Papua juga menjadi titik rawan masuknya barang-barang ilegal. Jalur darat dan laut yang sulit diawasi secara menyeluruh memberikan celah bagi pelaku penyelundupan untuk membawa barang tanpa terdeteksi oleh aparat.

Impor ilegal menjadi perhatian utama karena dampaknya yang merugikan pada berbagai aspek. Pertama, dari sisi keuangan negara, barang ilegal masuk tanpa melalui proses pembayaran bea masuk, PPN, dan pajak lainnya. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak yang sangat besar hilang setiap tahunnya.

Kedua, dari sisi ekonomi, produk ilegal sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak adil dan merugikan pelaku usaha dalam negeri. Industri kecil dan menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian, adalah yang paling terdampak oleh fenomena ini.

Ketiga, dari sisi sosial, barang-barang impor ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Hal ini dapat membahayakan konsumen dan merusak reputasi pasar domestik.

DPR menyarankan beberapa langkah konkret untuk memberantas impor ilegal dan mengoptimalkan pajak tanpa harus menaikkan PPN.

1. Penguatan Pengawasan Bea Cukai

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem deteksi berbasis AI dan blockchain. Hal ini akan membantu mendeteksi dan mencegah masuknya barang ilegal.

2. Peningkatan Sanksi bagi Pelaku

Penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan perlu diperketat dengan sanksi yang lebih berat, baik berupa denda maupun hukuman pidana. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku.

3. Kerjasama dengan Negara Tetangga

Mengingat sebagian besar barang ilegal berasal dari luar negeri, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memutus jalur distribusi barang ilegal.

4. Edukasi Masyarakat

Konsumen juga perlu diedukasi untuk tidak membeli produk ilegal, meskipun harganya lebih murah. Kampanye kesadaran publik tentang dampak negatif dari barang ilegal dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

5. Insentif bagi Pelaku Usaha Lokal

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal, seperti keringanan pajak dan subsidi produksi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemberantasan impor ilegal menjadi langkah strategis yang lebih bijak dibandingkan menaikkan PPN. Praktik impor ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan industri lokal dan membahayakan konsumen.

DPR telah menunjukkan komitmen mereka untuk mendorong pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, diharapkan impor ilegal dapat diminimalkan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa membebani masyarakat.

Referensi

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, laporan tahunan 2024 tentang pemberantasan impor ilegal.

2. Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, November 2024.

3. Artikel berita dari media nasional terkait wacana kenaikan PPN dan impor ilegal.

4. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perdagangan luar negeri Indonesia.

5. Publikasi akademik tentang dampak impor ilegal terhadap ekonomi domestik di Indonesia.

bukan ppn 12%! dpr minta pemerintah perangi impor ilegal demi optimalisasi pajak                            radarmukomukobacakoran.com-upaya optimalisasi pajak di indonesia kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%. namun, dewan perwakilan rakyat (dpr) mengajukan pandangan berbeda. menurut dpr, kenaikan ppn bukanlah solusi utama untuk meningkatkan pendapatan negara. sebaliknya, mereka menyoroti praktik impor ilegal sebagai tantangan besar yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah. 
dalam isu ini, ada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, dpr, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir. pemerintah, melalui kementerian keuangan dan direktorat jenderal bea dan cukai, memegang peran utama dalam pengawasan dan penindakan terhadap impor ilegal.
di sisi legislatif, dpr menjadi pengawas kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dan perdagangan. salah satu anggota komisi xi dpr ri, yang menangani bidang keuangan dan perpajakan, secara tegas meminta pemerintah untuk memprioritaskan pemberantasan impor ilegal daripada menaikkan ppn.
pelaku usaha, terutama dari sektor domestik, juga menjadi korban utama dari maraknya impor ilegal. produk-produk ilegal yang masuk ke pasar tanpa membayar bea masuk dan pajak sering kali dijual dengan harga jauh lebih murah, sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil.

baca juga:ditagih pajak rp 670 juta, pengepul susu boyolali banjir perhatian, menteri umkm turun tangan!
baca juga:mulai diterapkan! berikut wilayah yang datangi penunggak pajak kendaraan ke rumah
baca juga:rekening diblokir dan diperas rp 670 juta, peternak sapi di boyolali serbu kantor pajak
isu ini mencuat setelah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan ppn menjadi 12% guna meningkatkan pendapatan negara. dpr menilai bahwa kenaikan ppn dapat membebani masyarakat dan pelaku usaha, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. sebagai gantinya, dpr mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan impor ilegal, yang selama ini telah merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.
menurut data dari direktorat jenderal bea dan cukai, impor ilegal diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan makanan menjadi komoditas yang paling sering masuk melalui jalur ilegal. praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal.
diskusi mengenai optimalisasi pajak dan pemberantasan impor ilegal telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kembali mencuat pada kuartal akhir tahun 2024. pada periode ini, pemerintah sedang dalam tahap penyusunan apbn 2025, yang mencakup target penerimaan pajak.
komisi xi dpr ri secara resmi mengangkat isu impor ilegal dalam rapat kerja dengan kementerian keuangan. mereka meminta agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sebelum mempertimbangkan kebijakan lain yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kenaikan ppn.
fokus utama pemberantasan impor ilegal berada di pelabuhan dan titik masuk lainnya, seperti bandara dan perbatasan darat. pelabuhan besar seperti tanjung priok di jakarta dan tanjung perak di surabaya sering menjadi pintu masuk utama bagi barang impor, baik legal maupun illegal.
selain itu, kawasan perbatasan seperti kalimantan dan papua juga menjadi titik rawan masuknya barang-barang ilegal. jalur darat dan laut yang sulit diawasi secara menyeluruh memberikan celah bagi pelaku penyelundupan untuk membawa barang tanpa terdeteksi oleh aparat.
impor ilegal menjadi perhatian utama karena dampaknya yang merugikan pada berbagai aspek. pertama, dari sisi keuangan negara, barang ilegal masuk tanpa melalui proses pembayaran bea masuk, ppn, dan pajak lainnya. hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak yang sangat besar hilang setiap tahunnya.
baca juga:tanamkan sadar pajak, kp2kp mukomuko laksanakan pajak bertutur di smkn 1 mukomuko 
baca juga:pemutihan pajak ranmor diperpanjang, berakhirnya tinggal hitungan hari 
kedua, dari sisi ekonomi, produk ilegal sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal. kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak adil dan merugikan pelaku usaha dalam negeri. industri kecil dan menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian, adalah yang paling terdampak oleh fenomena ini.
ketiga, dari sisi sosial, barang-barang impor ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. hal ini dapat membahayakan konsumen dan merusak reputasi pasar domestik.
dpr menyarankan beberapa langkah konkret untuk memberantas impor ilegal dan mengoptimalkan pajak tanpa harus menaikkan ppn.
1. penguatan pengawasan bea cukai
pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem deteksi berbasis ai dan blockchain. hal ini akan membantu mendeteksi dan mencegah masuknya barang ilegal.
2. peningkatan sanksi bagi pelaku
penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan perlu diperketat dengan sanksi yang lebih berat, baik berupa denda maupun hukuman pidana. langkah ini bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku.
3. kerjasama dengan negara tetangga
mengingat sebagian besar barang ilegal berasal dari luar negeri, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memutus jalur distribusi barang ilegal.
4. edukasi masyarakat
konsumen juga perlu diedukasi untuk tidak membeli produk ilegal, meskipun harganya lebih murah. kampanye kesadaran publik tentang dampak negatif dari barang ilegal dapat menjadi langkah preventif yang efektif.
5. insentif bagi pelaku usaha lokal
untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal, seperti keringanan pajak dan subsidi produksi.
baca juga:viral di media sosial warganet keritik pajak thr, ini jawaban djp
baca juga:polsek mms fasilitasi pelayanan sim dan pembayaran pajak keliling
dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemberantasan impor ilegal menjadi langkah strategis yang lebih bijak dibandingkan menaikkan ppn. praktik impor ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan industri lokal dan membahayakan konsumen.
dpr telah menunjukkan komitmen mereka untuk mendorong pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, diharapkan impor ilegal dapat diminimalkan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa membebani masyarakat.
referensi
1. direktorat jenderal bea dan cukai, laporan tahunan 2024 tentang pemberantasan impor ilegal.
2. rapat kerja komisi xi dpr ri dengan kementerian keuangan, november 2024.
3. artikel berita dari media nasional terkait wacana kenaikan ppn dan impor ilegal.
4. data resmi dari badan pusat statistik (bps) tentang perdagangan luar negeri indonesia.
5. publikasi akademik tentang dampak impor ilegal terhadap ekonomi domestik di indonesia.

Tag

Share