PPL Bakal Menjadi Pegawai Kementan

Reporter: SAHAD |

Editor: SAHAD |

Minggu , 01 Dec 2024 - 18:15

PPL Bakal Menjadi Pegawai Kementan--

ppl bakal menjadi pegawai kementan                            koran digital rm - dalam rangka mengejar target swasembada pangan, kewenangan pengelolaan penyuluh pertanian lapangan (ppl) akan ditarik ke tingkat pusat. penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh indonesia akan berada di bawah pengelolaan kementerian pertanian (kementan).
menteri koordinator (menko) bidang pangan zulkifli hasan mengatakan itu seusai melaksanakan rapat koordinasi terbatas bidang pangan, jumat (29/11/2024). hadir dalam rakoor menteri pertanian andi amran sulaiman, menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono dan pihak terkait.
menko zulhas mengatakan, rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. pertama setiap desa di seluruh indonesia akan memiliki satu penyuluh pertanian.
“karena pertanian itu nanti akan luas, pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan. ada kelapa, kopi, cokelat, dan lain-lain, juga hortikultura. petani kita harus diajari, cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya,” ungkap menko zulhas.
baca juga:selama pengeringan irigasi, mayoritas sawah di lubuk gedang semak belukar
baca juga:tokoh sungai rumbai ajak warga dukung program bupati terpilih 
lebih lanjut, menko zulhas mengungkapkan bahwa poin kedua yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah kementerian pertanian bisa membangun jaringan irigasi apabila pemerintah daerah (pemda) tidak mampu melaksanakannya akibat keterbatasan anggaran.
“irigasi yang 1.000 dan di bawah 3.000 tanggung jawab daerah, kalau tidak terselesaikan ada datanya di mentan, mentan punya kemampuan pusat, karena ini menjadi fokus swasembada pangan, maka itu boleh dikerjakan oleh pusat, dan itu akan diatur sub perpres,” jelas menko zulhas.kabar baik ini disambut perhimpunan penyuluh pertanian (perhiptani) kabupaten mukomuko. 
sekretaris dewan pimpinan cabang (dpc) perhiptani mukomuko, yang juga koordinator penyuluh (korluh) kecamatan lubuk pinang, trisno putra, sp mengakui ppl sudah mendapat informasi rencana kewenangan penyuluh pertanian ditarik pemerintah pusat. 
"pada intinya, kami para penyuluh menunggu untuk ditarik ke pusat. menguatnya rencana penyuluh pertanian jadi kewenangan langsung pemerintah pusat yang dinyatakan langsung menko bidang pangan, pak zulkifli hasan dan mentan, pak amran, tentu kami sambut baik," ungkap trisno putra. 
ia mengatakan, rencana penyuluhan pertanian dijadikan kewenangan pusat di bawah kementan langsung, berangkat dari usulan perhiptani. 
baca juga:janji tinggal janji goro-gorong desa medan jaya makin parah
baca juga:pekerjaan fisik dd tahap dua desa tirta makmur tuntas
pada tahun 2023 lalu, dewan pimpinan pusat (dpp) perhiptani pernah mengusulkan kelembagaan ppl langsung di bawah pemerintahan pusat. namun sempat ada ganjalan terkait peraturan perundang-undangan. 
"setahu kami ada kendala dengan undang-undang otonomi daerah, kalau tidak salah," ungkap trisno. 
"alhamdulillah kalau dibawah presiden prabowo ada rencana ke sana (diratik pusat). mudah-mudahan sekarang sudah ada solusi dan bisa segera terealisasi," ujar imbuhnya. 
trisno yang merupakan lulusan fakultas pertanian unib menyampaikan, selama ppl di bawah pemerintah daerah, ada kerancuan-kerancuan tugas. 
diantaranya, ppl masih harus mengerjakan tugas-tugas dinas diluar tugas penyuluhan. 
"mungkin juga, rencana penarikan ppl ke pusat ini salah satu strategi mewujudkan swasembada pangan. arah kebijakan pusat bisa langsung tersampai ke petani yang langsung dijembatani ppl," papar trisno.
sekarang ini, untuk mukomuko, nomenklatur ppl di bawah dinas pertanian. dalam struktur dinas pertanian, ada pejabat struktural kepala bidang penyuluh pertanian dijabat eselon 3b.  mukomuko travel guide
selanjutnya, ada balai penyuluhan pertanian (bpp) yang bertugas secara teknis. lembaga bpp dibagi perwilayah kecamatan. 
dikatakan trisno, jumlah ppl se-kabupaten mukomuko saat ini sebanyak 78 orang dengan rincian sebanyak 68 berstatus pns dan 10 orang status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k). 
"tapi ada tambahan penyuluh swadaya yang direkrut pemkab itu sebanyak 36 orang. jadi, total penyuluh di mukomuko 114 orang," ungkap trisno lagi. 
tambah dia, menurut pihak pemerintah, idealnya ada 1 penyuluh pertanian di satu desa. untuk mencapai angka ideal itu, total ppl di mukomuko masih kurang. tapi kabupaten mukomuko masih lebih baik, rasio jumlah penyuluh dengan jumlah desa, angkanya tidak terlalu besar.*