Kopdes Merah Putih Dinilai Jadi Harapan Baru untuk Desa

Reporter: Dedi Sumanto |

Editor: SAHAD |

Rabu , 02 Apr 2025 - 17:01

Kopdes Merah Putih Dinilai Jadi Harapan Baru untuk Desa--screnshoot dari web

KORANRM.ID - Sepertinya pemerintah enaruh harapan besar terhadap desa dalam mengelola dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membentuk koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh wilayah Indonesia, dengan alokasi dana sebesar Rp 3 Miliar hingga Rp 5 M untuk setiap koperasid desa. Program ini bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga wujud nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif masyarakat desa, koperasi ini dinilai bisa menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di ingkat desa.

Kebijakan ini membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk lepas dari jerat kemiskinan dan ketergantungan pada pihak luar. Namun, di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan politik mengenai bagaimana koperasi ini akan dikelola, siapa yang akan mendapat manfaat terbesar, dan bagaimana dampaknya terhadap struktur kekuasaan di tingkat lokal. Kemudian bagaimana dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, kepala desa, dan masyarakat, koperasi ini dapat menjadi alat transformasi social dan ekonomi yang membawa desa menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Adapun yang menjadi pedebatan, yaitu mengenai koperasi ini apakah kebijakan tersebut memperkuat otonomi desa atau justru memperbesar kontrol pemerintah pusat. Dengan adanya dana desa yang dialihkan ke koperasi nasional, beberapa pihak khawatir bahwa desa akan kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi ini. Namun, jika dikelola dengan transparansi, koperasi ini justru bisa menjadi alat pemberdayaan yang memperkuat posisi desa dalam menentukan arah pembangunan mereka. Kuncinya adalah memastikan bahwa koperasi ini tetap berakar pada kebutuhan lokal, bukan sekadar program top-down dari pemerintah pusat.

Dengan adanya koperasi di setiap desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakannya. Beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai alat mobilisasi politik menjelang pemilu, di mana kepala desa yang mendukung program ini akan lebih diuntungkan dibandingkan yang menolak. Apabila dijalankan dengan adil, koperasi ini bisa menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat dan desa, dimana desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola dana sendiri dan membangun kemandirian ekonomi tanpa intervensi politik yang berlebihan.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih perlu sosialisasi yang sifatnya harus berdasarkan aspirasi dari Bawah, sehingga tidak ada resistensi dari para kepala desa. Selain itu, pembentukan koperasi tersebut juga harus diselaraskan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan amanah dari UU Desa. Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih juga bisa menjadi bagian dari BUMDes, di mana di dalam koperasi tersebut ada dana dari BUMDes sebagai dana kepesertaan. "Sesuai dengan hakekat dari koperasi itu sendiri yang bersifat sukarela dan gotong royong," terangnya.

Terlepas dari berbagai tantangan politik yang menyertainya, Koperasi Desa Merah Putih menawarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan akses modal yang lebih mudah, masyarakat desa bisa mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan industri kecil tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Kedua, memperkuat ketahanan ekonomi desa. Koperasi ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas.

kopdes merah putih dinilai jadi harapan baru untuk desa                            koranrm.id - sepertinya pemerintah enaruh harapan besar terhadap desa dalam mengelola dan mengembangkan koperasi desa (kopdes) merah putih. presiden prabowo subianto meluncurkan program koperasi desa merah putih untuk membentuk koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh wilayah indonesia, dengan alokasi dana sebesar rp 3 miliar hingga rp 5 m untuk setiap koperasid desa. program ini bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga wujud nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa indonesia. dengan memanfaatkan kekuatan kolektif masyarakat desa, koperasi ini dinilai bisa menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di ingkat desa.
kebijakan ini membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk lepas dari jerat kemiskinan dan ketergantungan pada pihak luar. namun, di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan politik mengenai bagaimana koperasi ini akan dikelola, siapa yang akan mendapat manfaat terbesar, dan bagaimana dampaknya terhadap struktur kekuasaan di tingkat lokal. kemudian bagaimana dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, kepala desa, dan masyarakat, koperasi ini dapat menjadi alat transformasi social dan ekonomi yang membawa desa menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.
baca juga:inilah tempat wisata di mukomuko yang selalu ramai saat idul fitri 
baca juga:bikin kamu gak jadi mudik lebaran, 7 tempat wisata di jakarta yang bisa kamu kunjungi saat lebaran
adapun yang menjadi pedebatan, yaitu mengenai koperasi ini apakah kebijakan tersebut memperkuat otonomi desa atau justru memperbesar kontrol pemerintah pusat. dengan adanya dana desa yang dialihkan ke koperasi nasional, beberapa pihak khawatir bahwa desa akan kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi ini. namun, jika dikelola dengan transparansi, koperasi ini justru bisa menjadi alat pemberdayaan yang memperkuat posisi desa dalam menentukan arah pembangunan mereka. kuncinya adalah memastikan bahwa koperasi ini tetap berakar pada kebutuhan lokal, bukan sekadar program top-down dari pemerintah pusat.
dengan adanya koperasi di setiap desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakannya. beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai alat mobilisasi politik menjelang pemilu, di mana kepala desa yang mendukung program ini akan lebih diuntungkan dibandingkan yang menolak. apabila dijalankan dengan adil, koperasi ini bisa menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat dan desa, dimana desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola dana sendiri dan membangun kemandirian ekonomi tanpa intervensi politik yang berlebihan.
baca juga:bikin kamu gak jadi mudik lebaran, 7 tempat wisata di jakarta yang bisa kamu kunjungi saat lebaran
peneliti senior dari pusat riset politik badan riset dan inovasi nasional (brin), lili romli, mengatakan bahwa pembentukan koperasi desa merah putih perlu sosialisasi yang sifatnya harus berdasarkan aspirasi dari bawah, sehingga tidak ada resistensi dari para kepala desa. selain itu, pembentukan koperasi tersebut juga harus diselaraskan dengan badan usaha milik desa (bumdes) yang merupakan amanah dari uu desa. menurutnya, keberadaan koperasi merah putih juga bisa menjadi bagian dari bumdes, di mana di dalam koperasi tersebut ada dana dari bumdes sebagai dana kepesertaan. "sesuai dengan hakekat dari koperasi itu sendiri yang bersifat sukarela dan gotong royong," terangnya.
baca juga:kacang arab, si kecil kaya nutrisi yang penuh manfaat
terlepas dari berbagai tantangan politik yang menyertainya, koperasi desa merah putih menawarkan manfaat nyata bagi masyarakat. pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dengan akses modal yang lebih mudah, masyarakat desa bisa mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan industri kecil tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. kedua, memperkuat ketahanan ekonomi desa. koperasi ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Tag

Share