Pegawai Non ASN di Lingkup Pemkab Mukomuko Masih Tersisa Ribuan Orang

Reporter: Ibnu Rusdi |

Editor: Ibnu Rusdi |

Jumat , 31 Jan 2025 - 17:43

Pegawai Non ASN di Lingkup Pemkab Mukomuko Masih Tersisa Ribuan Orang --

‘’Dari mana anggaran gajinya, jika pengangkatan non ASN jadi PPPK paruh waktu dilakukan sekaligus. Kalaulah 2300 lebih itu diangkat semuanya menjadi PPPK paruh waktu, setidaknya Pemkab mengalokasikan anggaran di atas Rp27 miliar per tahun,’’ ujarnya.

Ia juga memastikan, bahwasanya gaji PPPK paruh waktu dibebankan ke daerah. Beda dengan PPPK, persediaan gaji mereka dari Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat.

‘’Sampai hari ini, kita belum dapat informasi bahwa daerah telah menyediakan anggaran gaji untuk PPPK paruh waktu. Yang tersedia hanyalah untuk gaji honorer, itu benar masih disisipkan di APBD 2025. Bimbangnya di situ, kalaulah ada pengangkatan PPPK paruh waktu, mau tidak mau daerah harus menyediakan gaji untuk mereka, sesuai dengan nomor rekening anggaran yang ditetapkan sesuai Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025,’’ kata Wawan Santoni.

Disamping itu, kata Wawan Santoni, akan lebih rumit lagi berkaitan dengan gaji Tenaga Harian Lepas (THL). Misalnya, para pasukan kuning atau tenaga kebersihan, Cleaning Service dan sopir pejabat.

Ditegaskannya, para pasukan kuning, tenaga cleaning service dan driver (sopir) pejabat ini, mereka bukan berstatus pegawai non ASN database, dan sementara belum ada celah untuk melakukan pengangkatan mereka menjadi PPPK paruh waktu.

Sementara, para tenaga pasukan kuning, cleaning service dan sopir ini sangat dibutuhkan daerah.

‘’Faknya demikian, kalaulah daerah tetap akan memakai tenaga mereka (pasukan kuning, sopir dan cleaning service ini, gaji mereka harus dipikirkan mulai dari sekarang. Mereka boleh dipakai, dan digaji dari APBD, namun statusnya sebagai pegawai outsourcing. Ada pihak penyedia jasanya,’’ kata Wawan Santoni.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam pengangkatan pegawai outsourcing, gaji yang diterima mereka standarisasinya adalah UMR (Upah Minimum Regional).

‘’Kita yes okey, semua honorer atau non ASN mendapat peluang yang sama menjadi ASN PPPK paruh waktu. Bagaimana dengan nasib para THL ini, dan ini perlu kita cermati bersama. Jangan sampai mereka dipekerjakan tanpa ada kejelasan,’’ demikian Wawan Santoni.*

pegawai non asn di lingkup pemkab mukomuko masih tersisa ribuan orang                             koranrm.id – badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia (bpksdm) kabupaten mukomuko, provinsi bengkulu, menuturkan bahwa jumlah pegawai non asn yang masih aktif bekerja di lingkup pemkab mukomuko masih tersisa ribuan orang. 
menurut kepala bkpsdm kabupaten mukomuko, wawan santoni, s.hut., m.si, para pegawai non asn tersebut kebanyakan bekerja di bawah naungan opd teknis. 
‘’non asn kita masih diangka ribuan orang. ya, berdasarkan data, terbanyak bekerja di opd teknis,’’ kata wawan santoni di mukomuko, jum’at, 31 januari 2025. 
wawan santoni memperkirakan bahwa pegawai non asn di lingkup pemkab mukomuko yang masih aktif menjalani tugas kerja hingga januari ini lebih dari 2500 orang. 
baca juga:geber program energi terbarukan indonesia tawarkan investor dunia
baca juga:sidomakmur geger dengan dugaan pencurian sawit terduga pelaku kabur 
dijelaskannya, pegawai non asn atau honorer yang terdaftar di database bkn yang belum berhasil lulus seleksi pppk tahap pertama tahun 2024 lebih dari 800 orang.
ditambah lagi honorer yang mendaftar untuk mengikuti seleksi pppk tahap 2 tahun ini, ada sekitar 1500 pelamar. 
‘’honorer yang belum berhasil lulus pada gelombang seleksi pppk tahap pertama mereka masih berstatus pegawai non asn. kemudian, ditambah honorer ikut seleksi pppk gelombang kedua ini, jumlahnya mencapai sekitar 2300 orang,’’ kata wawan santoni. 
dari 2300 lebih non asn ini, mereka berpeluang diangkat menjadi pppk paruh waktu. akan tetapi, berdasarkan kebijakan pusat, bahwa pengangkatan pppk paruh waktu ini berdasarkan kuota betuhan. 
‘’artinya, pengangkatan non asn ini jadi pppk paruh waktu tak bisa sekaligus, harus bertahap sesuai kebutuhan,’’ ujarnya. 
baca juga:murid dapat seragam baru, kepsek bilang begini 
baca juga:dicari, lahan pertanian untuk ditanami jagung 
pesimis pengangkatan pppk paruh waktu non asn pemkab mukomuko dapat dituntaskan tahun 2025 ini. pasalnya, upah atau gaji untuk pppk paruh waktu ini dibebankan secara penuh ke pemerintah daerah. 
‘’dari mana anggaran gajinya, jika pengangkatan non asn jadi pppk paruh waktu dilakukan sekaligus. kalaulah 2300 lebih itu diangkat semuanya menjadi pppk paruh waktu, setidaknya pemkab mengalokasikan anggaran di atas rp27 miliar per tahun,’’ ujarnya. 
ia juga memastikan, bahwasanya gaji pppk paruh waktu dibebankan ke daerah. beda dengan pppk, persediaan gaji mereka dari dana transfer umum (dtu) dari pemerintah pusat. 
‘’sampai hari ini, kita belum dapat informasi bahwa daerah telah menyediakan anggaran gaji untuk pppk paruh waktu. yang tersedia hanyalah untuk gaji honorer, itu benar masih disisipkan di apbd 2025. bimbangnya di situ, kalaulah ada pengangkatan pppk paruh waktu, mau tidak mau daerah harus menyediakan gaji untuk mereka, sesuai dengan nomor rekening anggaran yang ditetapkan sesuai kepmenpan rb nomor 16 tahun 2025,’’ kata wawan santoni. 
disamping itu, kata wawan santoni, akan lebih rumit lagi berkaitan dengan gaji tenaga harian lepas (thl). misalnya, para pasukan kuning atau tenaga kebersihan, cleaning service dan sopir pejabat. 
ditegaskannya, para pasukan kuning, tenaga cleaning service dan driver (sopir) pejabat ini, mereka bukan berstatus pegawai non asn database, dan sementara belum ada celah untuk melakukan pengangkatan mereka menjadi pppk paruh waktu. 
sementara, para tenaga pasukan kuning, cleaning service dan sopir ini sangat dibutuhkan daerah. 
‘’faknya demikian, kalaulah daerah tetap akan memakai tenaga mereka (pasukan kuning, sopir dan cleaning service ini, gaji mereka harus dipikirkan mulai dari sekarang. mereka boleh dipakai, dan digaji dari apbd, namun statusnya sebagai pegawai outsourcing. ada pihak penyedia jasanya,’’ kata wawan santoni. 
ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam pengangkatan pegawai outsourcing, gaji yang diterima mereka standarisasinya adalah umr (upah minimum regional). 
‘’kita yes okey, semua honorer atau non asn mendapat peluang yang sama menjadi asn pppk paruh waktu. bagaimana dengan nasib para thl ini, dan ini perlu kita cermati bersama. jangan sampai mereka dipekerjakan tanpa ada kejelasan,’’ demikian wawan santoni.*