Pemdes Mundam Marap Rampungkan Semua Kegiatan DD/ADD Tahun 2025

koranrm.id - Kinerja jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) Mundam Marap Kecamatan Ipuh Mukomuko patut diapresiasi. Sebab, sebelum pertengahan Desember 2025 ini, semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) sudah direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam APBDes. Baik itu pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik.

Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari DD tahap II, yaitu rehab balai Permusyawaratan Desa. Dimana kegiatan tersebut sudah selesai 100 persen dan sudah dilakukan serah terima Minggu pertama Desember ini. Sekarang balai permusyawaratan desa tersebut sudah bisa dimanfaatkan masyarakat.

Kepala Desa (Kades) Mundam Marap, Eko Saputra, SIP melalui Sekdes, Dedi Riansyah, dihubungi mengatakan, serah terima bangunan fisik tahap II dilakukan setelah pemeriksaan dari tim Inspektorat dan pemeriksaan dari tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari kecamatan selesai. Pekerjaan yang dinyatakan selesai bukan hanya pekerjaan fisik saja. Tetapi semua dokumen pertanggungjawaban anggaran untuk pembangunan fisik tersebut juga harus lengkap dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Barulah kegiatan bisa dinyatakan selesai.

"Khusus untuk kegiatan rehab balai permusyawratan desa ditahap II ini, sudah dilakukan serah terima Minggu kemarin. Semua dokumen penggunaan anggaran juga lengkap. Hutang piutang selama pengerjaan sudah diselesaikan semua," ungkap Dedi.

Ditambahaknnya, setelah menuntaskan semua kegiatan yang bersumber dari anggaran TA 2025 ini. Sekarang mereka mulai fokus dengan perencanaan untuk tahun anggaran baru 2026 mendatang. Targetnya, sebelum akhir Desember ini semua dokumen perencanaan sudah ditetapkan dan sudah mendapat Nomor register dari bagian Hukum Setdakab Mukomuko. Sehingga diawal Januari 2026 mendatang mereka sudah bisa menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan pencairan tahap I tahun 2026.

"Terkait dengan prioritas penggunaan anggaran tahun 2026 mendatang, kita mengikuti regulasi yang ada. Semua prioritas pemerintah pusat akan kita prioritaskan dalam penyusunan dokumen perencaan ini," tambahnya.