Penuh Pertimbangan, Segini Jumlah KPM BLT-DD Suka Pindah Tahun 2025
Penuh Pertimbangan, Segini Jumlah KPM BLT-DD Suka Pindah Tahun 2025--screnshoot dari web
radarmukoumkobacakoran.com-Pemerintah Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, telah menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025. Dimana jumlah KPM tahun ini tetap sama seperti tahun lalu, sebanyak 30 orang. Seperti disampaikan, Kaur Keuangan Suka Pindah, Anita.
Ia menyampaikan, jumlah KPM BLT-DD tahun 2025 sama seperti tahun lalu, sebanyak 30 orang. Namun walaupun demikian, realisasi penyaluran BLT tahun lalu hanya untuk ke 28 orang. Sebab 2 KPM yang telah ditetapkan juga dapat Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga pemerintah desa tidak berani menyalurkan BLT karena terkedala regulasi.
BACA JUGA:Sebanyak 22 KPM Desa Semundam Terima BLT DD April-Mei
“Tahun lalu KPM BLT-DD 30 realisasinya 28. Tapi tahun ini kembali kita tetapkan 30 kpm lagi,”tuturnya.
Namun tahun ini, jumlah KPM kembali ditetapkan sebanyak 30 orang. Sebab KPM bersangkutan memang layak dapat bantuan karena kondisi mereka. Dimana dua KPM tersebut dengan kriteria miskin eksterim dan sakit menahun. Antara suami istri KPM besangkutan juga sedang pisah rumah walaupun masih dalam satu Kartu Keluarga (KK). Sebab kondisi kurang mendukung, istri yang sakit dikembalikan ke rumah orang tuannya. Sehingga rencananya, untuk bantuan PKH nama istri dan BLT atas nama suami atau sebaliknya. Pasalnya mereka juga tidak tinggal disatu atap.
“Sebab seluruh unsur desa sepakat dengan jumlah tersebut, mengingat kondisi KPM yang demikian,”tambahnya.
BACA JUGA:KPM BLT di Teras Terunjam Berkurang, Ternyata Ini Penyebabnya
Akan tetapi keputusan penetapan 30 KPM tersebut juga belum final. Sebab mereka tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sembari menjelaskan kondisi kriteria KPM bersangkutan. Jika ternyata nanti tetap terhalang karena dalam satu KK tidak diperbolehkan dapat dua bantuan. Maka jumlah KPM akan kembali diganti dalam musyawarah perubahan mendatang.
“Tapi kita dari pemerintah desa tetap masih mencari keputusan terbaik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,”tutupnya.