PPN 12% untuk QRIS dan E-Toll? Ini Klarifikasi Lengkap dari Pemerintah

Reporter: Ahmad Kartubi |

Editor: Fahran |

Selasa , 24 Dec 2024 - 07:14

PPN 12% untuk QRIS dan E-Toll Ini Klarifikasi Lengkap dari Pemerintah--screnshoot dari web

radarmukomukobacakoran.com- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. Baru-baru ini, masyarakat dihadapkan dengan isu mengenai penerapan tarif PPN sebesar 12% terhadap transaksi menggunakan metode pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan E-Toll. Isu ini memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan dampaknya terhadap biaya transaksi sehari-hari, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Untuk meredakan kegelisahan yang muncul di masyarakat, pemerintah Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai penerapan PPN 12% untuk QRIS dan E-Toll, serta penjelasan dari pihak berwenang mengenai alasan di balik kebijakan tersebut.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai PPN 12% pada kedua layanan ini, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu QRIS dan E-Toll.

QRIS adalah sebuah standar sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi menggunakan kode QR. QRIS diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu platform yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. Dengan QRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay, DANA, LinkAja, dan lainnya.

E-Toll, di sisi lain, merujuk pada sistem pembayaran elektronik untuk layanan tol yang diterapkan di jalan tol Indonesia. Pengguna jalan tol dapat melakukan pembayaran melalui kartu elektronik atau aplikasi yang terhubung dengan saldo tertentu. Pembayaran menggunakan E-Toll bertujuan untuk mempercepat proses transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrian panjang.

Isu terkait PPN 12% yang dikenakan pada transaksi menggunakan QRIS dan E-Toll muncul setelah adanya pengumuman bahwa tarif PPN akan dikenakan pada layanan transaksi digital. Pada prinsipnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang diperdagangkan, termasuk transaksi elektronik seperti pembayaran QRIS dan E-Toll.

Namun, pemerintah menjelaskan bahwa PPN yang dikenakan pada transaksi melalui QRIS dan E-Toll bukan berarti langsung mempengaruhi biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Sebagai contoh, jika Anda membayar untuk makan di restoran atau mengisi saldo E-Toll menggunakan QRIS, maka pajak yang dikenakan adalah pada nilai barang atau jasa yang dibeli, bukan pada metode pembayarannya.

Menurut pemerintah, QRIS dan E-Toll hanyalah sarana pembayaran yang memfasilitasi transaksi, dan tidak dikenakan PPN secara langsung. PPN 12% akan diterapkan pada transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui kedua platform ini, sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Pajak yang berlaku.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengklarifikasi bahwa PPN 12% tidak dikenakan pada seluruh transaksi yang menggunakan QRIS dan E-Toll. Penerapan PPN 12% hanya berlaku pada transaksi yang memang termasuk dalam kategori barang dan jasa yang dikenakan pajak.

Contohnya, jika Anda membeli barang melalui platform yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, misalnya aplikasi e-commerce, PPN akan dikenakan pada barang tersebut. Namun, jika Anda hanya menggunakan QRIS untuk membayar layanan yang sudah termasuk dalam kategori barang dan jasa yang sudah dikenakan PPN sebelumnya, tidak ada pajak tambahan yang dibebankan.

Untuk layanan E-Toll, PPN akan dikenakan hanya pada transaksi tol yang memang memenuhi kriteria pajak. Jika pembayaran tol sudah termasuk dalam kategori yang sudah dikenakan pajak, maka tidak ada tambahan biaya untuk PPN 12%. Dengan kata lain, E-Toll sebagai metode pembayaran hanya memfasilitasi pembayaran dan tidak mengenakan PPN tambahan.

Penerapan PPN pada transaksi elektronik melalui QRIS dan E-Toll sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Digitalisasi transaksi merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kebocoran pajak, serta memperluas basis pajak.

Dengan semakin berkembangnya transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS dan E-Toll, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa sektor ekonomi yang lebih luas berkontribusi dalam pendapatan negara. Pemerintah juga menargetkan bahwa dengan sistem pembayaran digital yang lebih transparan, potensi pajak yang dapat diterima akan lebih optimal.

Selain itu, penerapan PPN pada transaksi digital sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendigitalisasi ekonomi secara menyeluruh, yang juga termasuk dalam rencana besar pemerintah untuk meningkatkan sektor perdagangan dan industri berbasis digital.

Penerapan PPN 12% untuk transaksi yang menggunakan QRIS dan E-Toll tentu akan mempengaruhi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen, mereka harus siap dengan kemungkinan kenaikan harga barang atau jasa yang mereka beli jika transaksi dilakukan menggunakan QRIS atau E-Toll. Misalnya, ketika membeli barang di aplikasi yang mendukung QRIS, harga barang yang dibeli bisa saja lebih mahal karena dikenakan pajak 12%.

Namun, pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga yang timbul akibat penerapan PPN ini adalah wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para pelaku usaha yang menerima pembayaran melalui QRIS dan E-Toll diwajibkan untuk memungut pajak ini dan menyetorkannya ke negara.

Sementara itu, bagi pelaku usaha, mereka harus memastikan bahwa sistem pembayaran mereka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga harus lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa harga yang mereka tetapkan sudah mencakup PPN dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku usaha diharapkan dapat memahami kewajiban pajak yang dikenakan dan melakukan pelaporan yang tepat waktu.

Beberapa pihak di masyarakat menanggapi penerapan PPN untuk QRIS dan E-Toll dengan kekhawatiran. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama bagi mereka yang sering bertransaksi menggunakan QRIS atau E-Toll. Namun, sebagian pengamat ekonomi berpendapat bahwa kebijakan ini justru diperlukan untuk memastikan bahwa sektor digital juga berkontribusi dalam pendapatan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Namun, ada juga yang mengkritik bagaimana implementasi aturan ini masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ini.

Menyikapi kekhawatiran yang muncul, pemerintah berjanji akan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penerapan PPN ini. Melalui kampanye sosialisasi, baik secara daring maupun luring, pemerintah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami dengan lebih baik mengenai aturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemungutan dan penyetoran pajak akan dilakukan dengan ketat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau mencoba menghindari kewajiban pajaknya.

Penerapan PPN 12% untuk transaksi yang menggunakan QRIS dan E-Toll merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk modernisasi sistem perpajakan dan memastikan kontribusi yang adil dari sektor digital. Walaupun kebijakan ini dapat menimbulkan sedikit ketidaknyamanan bagi konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang jelas agar semua pihak dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Sebagai masyarakat, penting untuk mengikuti perkembangan dan memahami perubahan yang terjadi agar tidak terjadi kebingungandan dalam bertransaksi.

Referensi:

• Detik.com

• Kompas.com

• Liputan6.com

ppn 12% untuk qris dan e-toll? ini klarifikasi lengkap dari pemerintah                            radarmukomukobacakoran.com- pajak pertambahan nilai (ppn) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diatur dalam sistem perpajakan indonesia. baru-baru ini, masyarakat dihadapkan dengan isu mengenai penerapan tarif ppn sebesar 12% terhadap transaksi menggunakan metode pembayaran qris (quick response code indonesian standard) dan e-toll. isu ini memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan dampaknya terhadap biaya transaksi sehari-hari, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.
untuk meredakan kegelisahan yang muncul di masyarakat, pemerintah indonesia akhirnya memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan ini. pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai penerapan ppn 12% untuk qris dan e-toll, serta penjelasan dari pihak berwenang mengenai alasan di balik kebijakan tersebut.
sebelum membahas lebih jauh mengenai ppn 12% pada kedua layanan ini, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu qris dan e-toll.

baca juga:fisik dd pondok makmur tinggal diserahterimakan
baca juga:curah hujan tinggi, bpbd imbau masyarakat waspada 
qris adalah sebuah standar sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi menggunakan kode qr. qris diperkenalkan oleh bank indonesia pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu platform yang dapat digunakan di seluruh indonesia. dengan qris, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan aplikasi pembayaran seperti ovo, gopay, dana, linkaja, dan lainnya.
e-toll, di sisi lain, merujuk pada sistem pembayaran elektronik untuk layanan tol yang diterapkan di jalan tol indonesia. pengguna jalan tol dapat melakukan pembayaran melalui kartu elektronik atau aplikasi yang terhubung dengan saldo tertentu. pembayaran menggunakan e-toll bertujuan untuk mempercepat proses transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrian panjang.
isu terkait ppn 12% yang dikenakan pada transaksi menggunakan qris dan e-toll muncul setelah adanya pengumuman bahwa tarif ppn akan dikenakan pada layanan transaksi digital. pada prinsipnya, ppn adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang diperdagangkan, termasuk transaksi elektronik seperti pembayaran qris dan e-toll.
namun, pemerintah menjelaskan bahwa ppn yang dikenakan pada transaksi melalui qris dan e-toll bukan berarti langsung mempengaruhi biaya yang harus dibayar oleh konsumen. sebagai contoh, jika anda membayar untuk makan di restoran atau mengisi saldo e-toll menggunakan qris, maka pajak yang dikenakan adalah pada nilai barang atau jasa yang dibeli, bukan pada metode pembayarannya.
menurut pemerintah, qris dan e-toll hanyalah sarana pembayaran yang memfasilitasi transaksi, dan tidak dikenakan ppn secara langsung. ppn 12% akan diterapkan pada transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui kedua platform ini, sesuai dengan ketentuan umum dalam peraturan pajak yang berlaku.
pemerintah, melalui direktorat jenderal pajak (djp), mengklarifikasi bahwa ppn 12% tidak dikenakan pada seluruh transaksi yang menggunakan qris dan e-toll. penerapan ppn 12% hanya berlaku pada transaksi yang memang termasuk dalam kategori barang dan jasa yang dikenakan pajak.
contohnya, jika anda membeli barang melalui platform yang menggunakan qris sebagai metode pembayaran, misalnya aplikasi e-commerce, ppn akan dikenakan pada barang tersebut. namun, jika anda hanya menggunakan qris untuk membayar layanan yang sudah termasuk dalam kategori barang dan jasa yang sudah dikenakan ppn sebelumnya, tidak ada pajak tambahan yang dibebankan.
untuk layanan e-toll, ppn akan dikenakan hanya pada transaksi tol yang memang memenuhi kriteria pajak. jika pembayaran tol sudah termasuk dalam kategori yang sudah dikenakan pajak, maka tidak ada tambahan biaya untuk ppn 12%. dengan kata lain, e-toll sebagai metode pembayaran hanya memfasilitasi pembayaran dan tidak mengenakan ppn tambahan.
baca juga:turunkan berat badan dengan jus wortel: rahasia langsing alami yang mudah dan murah!
baca juga:bisa bikin kamu dan pasanganmu bahagia, lakukan 7 kebiasaann sederhana ini
penerapan ppn pada transaksi elektronik melalui qris dan e-toll sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. digitalisasi transaksi merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kebocoran pajak, serta memperluas basis pajak.
dengan semakin berkembangnya transaksi digital, termasuk penggunaan qris dan e-toll, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa sektor ekonomi yang lebih luas berkontribusi dalam pendapatan negara. pemerintah juga menargetkan bahwa dengan sistem pembayaran digital yang lebih transparan, potensi pajak yang dapat diterima akan lebih optimal.
selain itu, penerapan ppn pada transaksi digital sejalan dengan komitmen indonesia untuk mendigitalisasi ekonomi secara menyeluruh, yang juga termasuk dalam rencana besar pemerintah untuk meningkatkan sektor perdagangan dan industri berbasis digital.
penerapan ppn 12% untuk transaksi yang menggunakan qris dan e-toll tentu akan mempengaruhi konsumen dan pelaku usaha. bagi konsumen, mereka harus siap dengan kemungkinan kenaikan harga barang atau jasa yang mereka beli jika transaksi dilakukan menggunakan qris atau e-toll. misalnya, ketika membeli barang di aplikasi yang mendukung qris, harga barang yang dibeli bisa saja lebih mahal karena dikenakan pajak 12%.
namun, pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga yang timbul akibat penerapan ppn ini adalah wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. para pelaku usaha yang menerima pembayaran melalui qris dan e-toll diwajibkan untuk memungut pajak ini dan menyetorkannya ke negara.
sementara itu, bagi pelaku usaha, mereka harus memastikan bahwa sistem pembayaran mereka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. mereka juga harus lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa harga yang mereka tetapkan sudah mencakup ppn dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. pelaku usaha diharapkan dapat memahami kewajiban pajak yang dikenakan dan melakukan pelaporan yang tepat waktu.
beberapa pihak di masyarakat menanggapi penerapan ppn untuk qris dan e-toll dengan kekhawatiran. banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama bagi mereka yang sering bertransaksi menggunakan qris atau e-toll. namun, sebagian pengamat ekonomi berpendapat bahwa kebijakan ini justru diperlukan untuk memastikan bahwa sektor digital juga berkontribusi dalam pendapatan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di indonesia.
namun, ada juga yang mengkritik bagaimana implementasi aturan ini masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha. mereka berharap pemerintah bisa memberikan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ini.
menyikapi kekhawatiran yang muncul, pemerintah berjanji akan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penerapan ppn ini. melalui kampanye sosialisasi, baik secara daring maupun luring, pemerintah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami dengan lebih baik mengenai aturan yang berlaku.
selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemungutan dan penyetoran pajak akan dilakukan dengan ketat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau mencoba menghindari kewajiban pajaknya.
penerapan ppn 12% untuk transaksi yang menggunakan qris dan e-toll merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk modernisasi sistem perpajakan dan memastikan kontribusi yang adil dari sektor digital. walaupun kebijakan ini dapat menimbulkan sedikit ketidaknyamanan bagi konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang jelas agar semua pihak dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. sebagai masyarakat, penting untuk mengikuti perkembangan dan memahami perubahan yang terjadi agar tidak terjadi kebingungandan dalam bertransaksi.
referensi:
• detik.com
• kompas.com
• liputan6.com

Tag

Share