Desakan Pencopotan Gus Miftah Memanas Petisi Online Kumpulkan Ribuan Tanda Tangan

Desakan Pencopotan Gus Miftah Memanas Petisi Online Kumpulkan Ribuan Tanda Tangan.--screnshoot dari web

radarmukomukobacakoran.com-Polemik pernyataan kontroversial Gus Miftah yang dianggap merendahkan seorang pedagang es teh terus bergulir. Desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama semakin menguat, terbukti dengan munculnya sejumlah petisi online yang mengumpulkan ribuan tanda tangan.

Salah satu petisi dengan judul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden" yang diunggah di platform Change.org telah mengumpulkan lebih dari 3.500 tanda tangan dalam waktu singkat.  Petisi ini diinisiasi oleh Dika Prakasa, yang menilai pernyataan Gus Miftah tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau. Agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!" tulis Dika dalam deskripsi petisinya.

BACA JUGA:Teras Terunjam Tuntaskan Fisik DD 2024

BACA JUGA:Kasus Kades PAW Brangan Mulya Mencoreng Kinerja Pemda

BACA JUGA:Selisih Suara Coirul Huda-Rahmadi Dengan Sapuan - Wasri 7.471 Suara//Rincian Perolehan Suara Paslon Bupati Muk

Kontroversi ini bermula dari video ceramah Gus Miftah yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina pedagang es teh, termasuk ucapan "goblok".  Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga tokoh publik.

Aktivis perempuan, Kalis Mardiasih, misalnya, menyatakan bahwa Gus Miftah tidak layak memegang jabatan strategis tersebut.  "Pernyataan Miftah menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia," tegas Kalis melalui unggahannya di media sosial.

Menanggapi kritik yang terus berdatangan, Gus Miftah akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik.  "Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kehilafan saya. Saya juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu atas candaan saya yang dinilai berlebihan," ujar Gus Miftah dalam sebuah video permintaan maaf.

Gus Miftah juga mengungkapkan bahwa dia telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya.  "Ini introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat," tambahnya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komaruddin, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan pencopotan Gus Miftah.  "Semua masukan dari berbagai lapisan masyarakat akan diperhatikan oleh Pak Presiden," ujar Ujang.

Anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, juga memberikan tanggapan mengenai situasi ini.  "Kita dengar saja sebagai desakan dan kegeraman. Setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya, apalagi jika sedang geram," katanya.

Di tengah hiruk pikuk kontroversi, Gus Miftah juga telah bertemu langsung dengan Sunhaji, pedagang es teh yang menjadi sorotan dalam video ceramahnya.  Pertemuan ini berlangsung di kediaman Gus Miftah, di mana keduanya saling memaafkan dan berdiskusi dengan penuh rasa hormat.

Munculnya petisi online dan berbagai pernyataan dari tokoh publik menunjukkan bahwa masyarakat sangat serius dalam menyikapi kontroversi ini.  Desakan pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden  merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pernyataan yang dianggap tidak pantas dan tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan pencopotan Gus Miftah.  Publik menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden terkait kontroversi ini.

BACA JUGA:Edelweis, Bunga Abadi di Puncak Gunung Mengapa Dilarang Dipetik?

BACA JUGA:Kecamatan Segera Usulkan Nama Pj Kades Sinar Laut

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab seorang tokoh publik dalam menyampaikan pendapat di depan publik.  Pernyataan Gus Miftah yang dianggap merendahkan dan tidak pantas telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang kelayakannya untuk memegang jabatan strategis.

Kontroversi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga etika berkomunikasi di ruang publiik.

Tag
Share