Legalisasi Aset, 60 Bidang Tanah Bakal Disertifikatkan

Reporter: IBNU RUSDI |

Editor: SAHAD |

Rabu , 02 Oct 2024 - 18:53

Legalisasi Aset, 60 Bidang Tanah Bakal Disertifikatkan--

legalisasi aset, 60 bidang tanah bakal disertifikatkan                            koran digital rm - pemerintah kabupaten mukomuko, melalui badan keuangan daerah (bkd) tengah memproses pengurusan legalisasi aset tanah barang milik daerah (bmd) kabupaten mukomuko yang belum bersertifikat. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh mengungkapkan, untuk program tahun 2024 target legalisasi aset sebanyak 60 bidang tanah. 
dikatakan eva, sejumlah bidang tanah aset bmd tersebut tersebar di beberapa lokasi, dan sebelumnya belum bersertifikat. 
‘’untuk tahun 2024 ini, program legalisasi aset tanah sebanyak 60 titik dan masih berproses. dua bidang tanah diantaranya sudah keluar sertifikatnya,’’ kata eva tri rosanti di mukomuko, rabu, 2 oktober 2024. 
baca juga:17 kpm sungai lintang terima blt-dd triwulan ke-3
baca juga:pemdes sungai rengas gelar pelatihan kpmd, dihadiri kadis pmd
program legalisasi aset tanah ini bertujuan untuk menata aset barang milik daerah (bmd) kabupaten mukomuko. 
dari 60 bidang tanah yang menjadi target legalisasi, kata eva tri rosanti, 34 bidang di antaranya sudah dilakukan proses pengukuran dan tinggal menunggu tahap penerbitan sertifikat. sisanya, masih dalam tahap pengukuran. 
pada sebagian besar aset tanah yang tersentuh program legalisasi aset pada tahun ini, merupakan aset di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mukomuko. dikatakan eva, di sebagian besar tanah lokasi bangunan sarana pendidikan atau sekolah. 
kemudian, ada juga aset tanah yang berada di bawah dinas kesehatan seperti tanah puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah ini. 
baca juga:desa penerima insentif kecamatan ipuh rampung menyusun apbdes perubahan
baca juga:hati hati, 7 barang barang yang tidak boleh di simpan di atas kulkas
selain itu, katanya, ada juga beberapa aset tanah yang sudah dibangun gedung perkantoran pemerintah daerah setempat yang belum bersertifikat. 
ia mengatakan, pemerintah daerah melakukan sertifikasi aset tanah pemerintah ini untuk mengurangi potensi aset daerah diambil alih oleh pihak lain.
selain itu, katanya, kegiatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah ini guna menindaklanjuti arahan tim pencegahan kpk untuk segera menuntaskan sertifikat aset tidak bergerak. 
sementara itu, ia menyebutkan, sebanyak 653 bidang tanah milik pemerintah daerah ini, lebih dari sebagian atau 60 persen yang telah bersertifikat.
dia menjelaskan, terhadap aset tanah yang belum bersertifikat dan ada masalah dengan pihak lain, maka pemda melengkapi fisik dan administrasinya. 
kemudian, katanya lagi, pihaknya menggandeng badan pertanahan nasional (bpn) untuk melakukan sertifikasi aset tanah pemerintah karena di bpn ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).
untuk itu, ia berharap, setiap tahun ada program ptsl di bpn guna menuntaskan program sertifikasi semua aset tanah milik pemerintah daerah setempat.*