Desa Harus Indahkan Rekomendasi Monev
Camat Ipuh, Sepradanur, S.Sos--
KORAN DIGITAL RM - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Ipuh, saat Ini sudah merampungkan monitoring kegiatan APBDes tahan II tahun 2023. Secara garis besar progres serapan anggaran di setiap desa yang di wilayah Kecamatan Ipuh bisa dikatakan cukup bagus. Meskipun ada yang agak lamban. Tapi anggaran tetap terealisasi sessinfengan rencana yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Meskipun serapan anggaran sudah baik. Namun, ada kewajiban yang harus dilengkapi oleh masing-masing desa. Yaitu berkas administrasi seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) semua anggaran yang suda direalisasikan.
BACA JUGA:Fisik 2023 Tuntas, Pemdes Sungai Lintang Segera Serahterima Bangunan
Camat Ipuh, Sepradanur, S.Sos menyebut kegiatan Monev yay dilakukan pihaknya dari kecamatan ini. Adalah kegiatan rutin kecamatan. Tujuan Monev ini adalah memberikan pembinaan kepada desa. Terutama masalah progres realisasi anggaran, dan kelengkapan administrasi anggaran yang sudah digunakan. Kalau tim Monev menemukan adanya berkas administrasi sepeti SPJ yang belum lengkap. Maka tim Monev langsung memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. "Alhamdulillah semua desa sudah selesai kita Monev. Semua progres realisasi anggaran cukup bagus. Namun, beberapa desa mendapatkan rekomendasi masalah Kelengkapan SPJ anggaran yang sudah digunakan," kata Sepradanur.
BACA JUGA:Warga Talang Medan Bakal Lakukan Aksi
Lanjutnya, masing-masing desa yang mendapatkan rekomendasi dari tim Monev ini. Pihaknya minta untuk segera ditindaklanjuti. Semua berkas secara administrasi yang belum lengkap harus dilengkapi secepat mungkin. Jangan sampai rekomendasi ini tidak diindahkan. Memang tim Monev ini tidak memberikan vonis salah dak benar. Tim Monev hanya memberikan rekomendasi agar semua berkas administrasi terutama masalah kelengkapan SPJ, itu harus dilengkapi. "Kita minta masing-masing desa bisa mengindahkan atau menindaklanjuti semua yang direkomendasi tim Monev. Karena kelengkapan SPJ itu penting sebagai tanggungjawab desa terhadap anggaran yang sudah direalisasikan," tegasnya.*