Prabowo Tegaskan Perang Melawan ‘Serakahnomics’ dan Korupsi 

KORANRM.ID - Peta politik dan ekonomi Indonesia memasuki babak baru ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan apa yang ia sebut sebagai “serakahnomics” dan praktik korupsi yang telah lama membelenggu pembangunan nasional. Istilah ini merujuk pada sistem ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan, di mana kepentingan pribadi atau kelompok sempit lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat banyak. Dengan menyoroti bahaya dari pola ekonomi serakah tersebut, Prabowo berupaya menegakkan visi pembangunan berkeadilan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.

Dalam beberapa pidatonya, Prabowo menekankan bahwa praktik serakahnomics kerap berwujud monopoli, eksploitasi sumber daya tanpa kendali, serta kolusi antara pejabat dan pengusaha untuk meraih keuntungan besar. Hal ini bukan hanya memperlebar jurang kesenjangan sosial, melainkan juga melemahkan fondasi ekonomi nasional yang seharusnya berdiri di atas keadilan dan kedaulatan rakyat. Korupsi menjadi “pasangan kembar” serakahnomics yang memperburuk situasi. Ia menggerogoti anggaran negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, Prabowo menegaskan agenda prioritas pemerintahannya: membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, memperkuat lembaga hukum, dan meningkatkan transparansi di semua lini birokrasi. Digitalisasi layanan publik dipandang sebagai langkah penting dalam menutup celah praktik koruptif. Melalui teknologi, proses administrasi dan alokasi anggaran bisa lebih terbuka, cepat, serta mudah diawasi publik.

BACA JUGA:Ciptakan Situasi Aman, Polsek Pondok Suguh dan TNI Patroli

Selain itu, pemberantasan serakahnomics juga dilakukan melalui regulasi tegas terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa hasil bumi Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit ekonomi, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas, terutama petani, nelayan, dan buruh. Konsep resource nationalism atau nasionalisme sumber daya menjadi bagian dari strategi ini: negara hadir sebagai pengatur utama agar kekayaan alam tidak terkuras oleh keserakahan korporasi besar.

Dari sisi sosial, kampanye melawan serakahnomics juga diarahkan untuk membangun budaya baru: budaya integritas, kerja keras, dan gotong royong. Pendidikan antikorupsi akan diperkuat sejak bangku sekolah agar generasi muda memiliki kesadaran kolektif tentang bahaya keserakahan dan pentingnya keadilan. Dengan cara ini, perang melawan serakahnomics bukan hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga gerakan moral seluruh bangsa.

Secara politik, Prabowo menyadari bahwa tantangan ini tidak ringan. Banyak kepentingan besar yang mungkin berusaha mempertahankan status quo. Namun, dengan dukungan rakyat, pemberantasan serakahnomics dan korupsi diyakini bisa membuka jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sebagian kecil orang, melainkan harus menjadi motor pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa maupun kota.

Komitmen ini menjadi sinyal kuat bagi para investor, pelaku usaha, dan masyarakat bahwa arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan akan menekankan pada keadilan, transparansi, serta keberlanjutan. Prabowo menutup dengan keyakinan bahwa perang melawan serakahnomics dan korupsi adalah fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Referensi:

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023.

Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). Legal Corruption. Economics & Politics, 23(2).