APBDP 2025, DPRD Mukomuko Titik Beratkan Penyelarasan Anggaran

Reporter: Amris |

Editor: SAHAD |

Minggu , 03 Aug 2025 - 18:49

APBDP 2025, DPRD Mukomuko Titik Beratkan Penyelarasan Anggaran.-Amris-Radar Mukomuko

koranrm.id - Anggaran pendapatan dan belanja daerah Perubahan (APBDP) 2025, selesai dibahas oleh anggota DPRD Mukomuko bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko. Pada anggaran perubahan ini, dewan menitik beratkan apda penyelarasan anggaran untuk menstabilkan kondisi keuangan dan menghindari terjadinya gagal bayar.

Wakil ketua satu (Waka I) DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi,SE menjelaskan, APBD murni 2025 ini sudah mengelami penyesuaian oleh pemerintah daerah, sesuai dengan amanat pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi. Banyak kegiatan yang awalnya dianggarkan, tidak bisa dijalankan oleh dinas atau OPD, seperti perjalanan dinas hingga ATK. Dana hasil efisiensi ini diperuntukkan pada kegiatan lain sesuai dengan program bupati dan wakil bupati.

"APBDP tahun ini memang agak berbeda dengan sebelumnya, karena kita harus menyesuaikan ulang kegiatan yang ada. Sebab banyak program tidak berjalan, lantaran dilakukan efisiensi sesuai dengan amanat dari pusat. Kita memaklumi ini, namun harus jelas arahnya," kata Wisnu.

Lanjutnya, APBDP merubahan APBD terakhir. Tidak ada lagi pembahasan atau penyesuaian setelah ini. Maka penempatan anggaran harus benar-benar disesuaikan dan menitik beratkan pada skala prioritas tinggi. Apalagi sekarang kegiatan fisik sudah banyak yang jelan. Jangan sampai nanti terjadi gagal bayar terhadap rekanan. Bergitupun gaji atau hak-hak pegawai yang sudah diaturan dalam UU, ini harus dipastikan dananya tersedia.

"Mana yang harus diselesaikan harus kita utamakan dulu, supaya tidak terjadi gagal bayar lagi. Apalagi menyangkut hak pegawai seperti gaji dan UHC, termasuk rekanan yang sudah terkontrak dengan proyek membangun," paparnya.

Selain itu, dewan juga dalam APBD Perubahan ini, menindaklanjuti agenda dari pusat, seperti untuk pembangunan sekolah rakyat. Untuk pembangunannya dilakukan pusat, namun daerah harus menyediakan lahan. Juga banyak kegiatan prioritas lain yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat selalu diutamakan dalam APBD.

"Total APBD kita sekitar Rp 932 miliar, disanalah belanja pegawai dan rutin dinas lainnya. Maka dari sini dewan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," tutupnya.

apbdp 2025, dprd mukomuko titik beratkan penyelarasan anggaran                            koranrm.id - anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) 2025, selesai dibahas oleh anggota dprd mukomuko bersama tim anggaran pemerintah daerah kabupaten mukomuko. pada anggaran perubahan ini, dewan menitik beratkan apda penyelarasan anggaran untuk menstabilkan kondisi keuangan dan menghindari terjadinya gagal bayar.
wakil ketua satu (waka i) dprd mukomuko, wisnu hadi,se menjelaskan, apbd murni 2025 ini sudah mengelami penyesuaian oleh pemerintah daerah, sesuai dengan amanat pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi. banyak kegiatan yang awalnya dianggarkan, tidak bisa dijalankan oleh dinas atau opd, seperti perjalanan dinas hingga atk. dana hasil efisiensi ini diperuntukkan pada kegiatan lain sesuai dengan program bupati dan wakil bupati.
"apbdp tahun ini memang agak berbeda dengan sebelumnya, karena kita harus menyesuaikan ulang kegiatan yang ada. sebab banyak program tidak berjalan, lantaran dilakukan efisiensi sesuai dengan amanat dari pusat. kita memaklumi ini, namun harus jelas arahnya," kata wisnu.
baca juga:resmi dilantik, dua perangkat desa pondok kopi siap jalankan tugas
lanjutnya, apbdp merubahan apbd terakhir. tidak ada lagi pembahasan atau penyesuaian setelah ini. maka penempatan anggaran harus benar-benar disesuaikan dan menitik beratkan pada skala prioritas tinggi. apalagi sekarang kegiatan fisik sudah banyak yang jelan. jangan sampai nanti terjadi gagal bayar terhadap rekanan. bergitupun gaji atau hak-hak pegawai yang sudah diaturan dalam uu, ini harus dipastikan dananya tersedia.
"mana yang harus diselesaikan harus kita utamakan dulu, supaya tidak terjadi gagal bayar lagi. apalagi menyangkut hak pegawai seperti gaji dan uhc, termasuk rekanan yang sudah terkontrak dengan proyek membangun," paparnya.
selain itu, dewan juga dalam apbd perubahan ini, menindaklanjuti agenda dari pusat, seperti untuk pembangunan sekolah rakyat. untuk pembangunannya dilakukan pusat, namun daerah harus menyediakan lahan. juga banyak kegiatan prioritas lain yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat selalu diutamakan dalam apbd.
baca juga:sempat vakum, panitia pilkades paw tunggal jaya siap bekerja
"total apbd kita sekitar rp 932 miliar, disanalah belanja pegawai dan rutin dinas lainnya. maka dari sini dewan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," tutupnya.

Tag