Monev di Kecamatan Lubuk Pinang Dua Tahap

koranrm.id – Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, mulai melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap I tahun 2025. Selasa 10 Juni 2025. Desa pertama yang dikunjungi oleh tim Monev, yaitu Sumber Makmur. Berbeda dari tahun sebelumnya, Monev tahap I kali ini menyesuaikan dengan kesiapan dan jumlah penyerapan desa. Sehingga hanya desa-desa yang telah menyelesaikan realisasi program tahap I jadi sasaran tim Monev. 

Pelaksana tugas (Plt) Camat Lubuk Pinang, Feri Irawan, SH, MM, menyampaikan, Monev merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh pemerintah kecamatan. Dimana tujuan dari kegiatan Monev memastika realisasi program kegiatan yang berasal dari APBDes berjalan dengan tepat dan sesuai regulasi. Salah satu yang dititik beratkan dalam pemeriksaan Monev, tentunya pada bangunan fisik Dana Desa (DD). Semua yang berkaitan dengan bangunan diperiksa dan harus sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

“Kegiatan Monev ini untuk memastikan realisasi program kegiatan di masing-masing desa,”ujarnya.

BACA JUGA:Pemdes Sungai Rengas Bersiap Pengajuan DD Tahap Dua

Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang), Desma Juwita, SE, mengatakan, kegiatan Monev APBDes tahap I di wilayah binaannya memang telah berjalan. Namun berbeda dari tahun sebelumnya. Monev tahap satu ini sepertinya akan dibagi jadi dua sesi. Melihat kondisi dari masing-msaing desa, progress menyerapan anggaran berbeda. Bahkan ada desa yang telah menuntaskan program tahap satu, tapi ada juga yang baru mulai. Sehingga desa yang akan dimonev lebih dulu, yakni Sumber Makmur, Ranah Karya dan Lubuk Pinang. Sedangkan desa lainnya kemungkinan bulan depan. 

“Kita telah memulai Monev tahap satu, tapi teknisnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena progres di masing-masing desa juga berbeda,”ucapnya.

BACA JUGA:Jarang diketahui Masyrakat, Ini Jenis Jenis Kelapa Sawit yang Jarang diketahui

Lanjutnya, adapun yang diperiksa oleh tim Monev tetap sama, mulai dari bangunan yang telah direalisasikan serta kelengkapan administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari anggaran yang telah dibelanjakan. Sebab, selain hasil bangunan yang harus sesuai dengan rancangan, laporan administrasi juga harus mengimbangi. Sehingga ketika ada pemeriksaan dari pihak terkait, desa sudah siap. 

“Namun terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Monev tetap sama. Bangunan fisik maupun kelengkapan administrasi, seluruhnya diperiksa,”tutupnya.