16 Pos Belanja Anggaran Yang Dipangkas Untuk Penghematan APBN 2025

Reporter: Amris |

Editor: Amris |

Kamis , 30 Jan 2025 - 07:00

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati--

6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen

7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen

8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen

9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen

10. Jasa konsultan: 45,7 persen

11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen

12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen

13. Perjalanan dinas: 53,9 persen

14. Peralatan dan mesin: 28 persen

15. Infrastruktur: 34,3 persen

16. Belanja lainnya: 59,1 persen

"Apabila sampai dengan 14 Februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2d, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA," pungkas Sri Mulyani.*

16 pos belanja anggaran yang dipangkas untuk penghematan apbn 2025                            koranrm.id - pemerintah melakukan penghematan anggaran pendaptan dan belanja nasional (apbn) 2025. sesuai dengan surat edaran s-37/mk.02/2025 menteri keuangan sri mulyani indrawati, setidaknya ada 16 pos anggaran yang harus disesuaikan.
pemotongan 16 pos anggaran sesuai surat edaran s-37/mk.02/2025 menteri keuangan sri mulyani indrawati ini, menindaklanjuti instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025.
dimana presiden prabowo subianto menginginkan penghematan apbn hingga rp306,69 triliun. sementara total pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga pada 2025 mencapai rp 256,1 triliun. 
baca juga:belum satupun desa yang direkomendasi pengajuan 
baca juga:kepala kua sungai rumbai menjadi pemateri sekolah lansia sayang ibu 
perampingan ini umumnya terjadi terhadap pos belanja operasional dan non-operasional.
namun untuk belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos) masih tetap aman, dipastikan tidak ada pengurangan.
"identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri dari atas item belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran ii," tulis sri mulyani dalam surat tersebut dilansir dari disway.id.
adapun 16 pos anggaran yang harus dipangkas di kementerian dan lembaga yaitu:
1. alat tulis kantor (atk): 90 persen
2. kegiatan seremonial: 56,9 persen
3. rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen 
4. kajian dan analisis: 51,5 persen
5. diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
6. honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
7. percetakan dan souvenir: 75,9 persen
8. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
9. lisensi aplikasi: 21,6 persen
baca juga:polsek pondok suguh siap tindak tegas pelaku pencurian tbs sawit 
baca juga:rahasia biohacking cara memaksimalkan potensi tubuh secara ilmiah
10. jasa konsultan: 45,7 persen
11. bantuan pemerintah: 16,7 persen 
12. pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
13. perjalanan dinas: 53,9 persen
14. peralatan dan mesin: 28 persen
15. infrastruktur: 34,3 persen 
16. belanja lainnya: 59,1 persen
"apabila sampai dengan 14 februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2d, maka kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman iv a dipa," pungkas sri mulyani.*