Instruksi Presiden, APBD Dilakukan Pergeseran Sebelum Digunakan

Reporter: Amris |

Editor: Amris |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 07:00

Instruksi Presiden, APBD Dilakukan Pergeseran Sebelum Digunakan--

Eva menerangkan, dalam instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, yang dalam poinnya memerintahkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk melakukan efisien dengan beberapa poin.

"Salah satu poin itu membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar-seminar. Kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, ketiga membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah anggota tim atau besaran jumlah honorarium," ujarnya.

Poin selanjutnya yaitu mengurangi belanja yang bersifat pendukung yang tidak memiliki output yang terukur.

Kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Poin keenam, agar daerah lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Ketujuh, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer daerah.

"Dengan keluarnya instruksi presiden ini, kemungkinan besar akan terjadi refocusing. Yang jelas, apapun itu bentuknya, kita akan tetap menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden," pungkasnya.*

instruksi presiden, apbd dilakukan pergeseran sebelum digunakan                            koranrm.id - seperti diketahui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 baru saja diregister, artinya belum ada yang digunakan atau dicairkan.
namun kabarnya, pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui badan keuangan daerah (bkd) sudah bersurat ke opd, karena bakal ada penyesuaian atau pergeseran.
maka besar kemungkinan banyak kegiatan dinas yang sudah ditetapkan dan siap dilaksanakan akan dibatalkan atau alami perubahan.
penyesuaian kembali apbd 2025 ini harus dilakukan, sesuai dengan instruksi presiden ri nomor 01 tahun 2025 dan surat edaran bersama (seb) mentri keuangan dan mentri dalam negeri tanggal 11 desember 2024, tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh, ketika dikonfirmasi jumat, 24 januari 2025 menjelaskan. 
baca juga:buah yang mengandung kalsium, bisa jadi asupan harian anda saat usia kian menua
baca juga:terkuak, 7 manfaat air rebusan jagung manis untuk kesehatan
terkait instruksi presiden tentang efesiensi anggaran dan seb dua menteri. pihaknya sudah melayangkan surat edaran ke seluruh opd di lingkungan pemkab mukomuko. 
meski demikian, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pimpinan baik dari sekda maupun bupati dan wabup mukomuko. 
"kami masih menunggu petunjuk dan  arahan dari pimpinan terkait langkah apa yang harus kita ambil. sembari menunggu lanjutan peraturan menteri keuangan terkait hal itu," katanya. 
diungkapkannya, saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan proses pelaksanaan apbd tahun 2025 pasca penomoran apbd selesai. 
sembari menunggu petunjuk lebih lanjut soal instruksi presiden untuk melakukan pergeseran anggaran guna efesiensi anggaran. 
baca juga:bumdes boleh kelola program ketahanan pangan, tapi ada syaratnya
baca juga:baru 28 bumdes di mukomuko kantongi badan hukum nasional tutup buku lama, buka lembaran baru
eva menerangkan, dalam instruksi presiden ri prabowo subianto, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd, yang dalam poinnya memerintahkan kepada gubernur, walikota dan bupati, untuk melakukan efisien dengan beberapa poin.
"salah satu poin itu membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar-seminar. kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, ketiga membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah anggota tim atau besaran jumlah honorarium," ujarnya. 
poin selanjutnya yaitu mengurangi belanja yang bersifat pendukung yang tidak memiliki output yang terukur. 
kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
poin keenam, agar daerah lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang ataupun jasa. 
ketujuh, melakukan penyesuaian belanja apbd tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer daerah.
"dengan keluarnya instruksi presiden ini, kemungkinan besar akan terjadi refocusing. yang jelas, apapun itu bentuknya, kita akan tetap menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden," pungkasnya.*