Ketua Dewan Pastikan Tidak Ada Pengangkatan Honorer Baru di Setwan

Reporter: Amris |

Editor: Amris |

Kamis , 23 Jan 2025 - 08:00

Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari--

ketua dewan pastikan tidak ada pengangkatan honorer baru di setwan                            koranrm.id - dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn).
pada pasal 66 uu asn dijelaskan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn.
larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-asn.
pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
terkait isu adanya wajah-wajah baru tenaga honorer di sekretariat dprd mukomuko, ketua dewan, zamhari memastikan sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan dari sekretariat terkait penambahan pegawai.
baca juga:disperindagkop mukomuko monitor harga penjualan minyakita
baca juga:proyek desa banyak temuan, kades minta komisi i lobi inspektorat
namun diakuinya banyak laran masuk untuk masuk ke  gedung dewan, namun belum ada penangkatan yang dilakukan.
apalagi dengan secara resmi sudah dilarang, maka ia yakin sekwan tidak akan menerima tenaga honorer baru untuk dipekerjakan di sekretariat dewan.
"yang mau masuk memang banyak, tapi kalau penambahan sepengetahuan saya belum ada. laporan dari sekwan juga tidak ada," katanya.
sebelumnya, sekda mukomuko dr. abdianto,sh,m.si sudah mengingatkan pejabat untuk tidak mengangkatan pegawai non asn baru.
"bupati saja tidak diizinkan lagi mengangkat honorer baru, apalagi pejabat. maka kita mengingatkan agar tidak ada pejabat yang berani membuat keputusan menambah pegawai non asn," kata sekda.
baca juga:smkn 01 mukomuko ajarkan 5 jurusan, ini jurusan unggulannya
baca juga:jejak harimau di desa banjarsari hoax 
seiring dengan larangan mengangkat honorer baru, pemerintah juga mulai 2025 ini dilarang menganggarkan gaji honorer dalam belanja pegawai.
terkait dengan kabar adanya penambahan pegawai non asn baru di sekretariat dewan, ia belum mendapat laporan. namun ada kemungkinan itu utusan parpol untuk staf atau tenaga fraksi yang tidak berkaitan dengan sekretariat dewan.
"kalau honornya dibayar oleh partai atau fraksi bisa saja, artinya bukan menjadi tanggungjawab daerah. kalau lembaga pemerintah tidak boleh membayar gaji honorer lagi apalagi menambah tenaga baru," paparnya.*