Desa Mekar Sari Bagi BLT-DD Bulan Terakhir

KORAN DIGITAL RM - Sebanyak 20 warga Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai, yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024, tempo hari kembali menerima bantuan tunai sebesar Rp 600.000. Bantuan tunai tersebut merupakan BLT-DD untuk bulan November dan bulan Desember 2024 ini. Pemdes Mekar Sari berharap keluarga penerima bantuan ini, bisa menggunakan bantuan itu dengan baik. Pertama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan, bisa juga untuk menambah modal usaha yang sedang dikembangkan oleh KPM. Dan untuk kepentingan positif lainnya.

Kepala Desa (Kades) Mekar Sari, Hasan Asmuni melalui Kaur Keuangan, Ade Aprilya mengatakan, penyaluran BLT-DD kali ini adalah penyaluran untuk yang terakhir kali di tahun 2024 ini. Kabarnya program penyaluran BLT-DD tahun 2025 mendatang masih berlanjut. Untuk KPM akan dilakukan penjaringan ulang, dan penetapan ulang dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dengan acuan kriteria sesuai dengan regulasi terbaru terkait dengan penerima BLT-DD untuk tahun 2025. "Kemarin kita menyalurkan BLT-DD untuk bulan November dan Desember. Karena penyaluran dilakukan 2 bulan sekaligus, maka masing-masing KPM menerima dana BLT-DD sebesar Rp 600.000. Karena besaran dana BLT-DD per bulannya Rp 300.000," ungkapnya. 

BACA JUGA:Matangkan Schedule Perencanaan 2025

BACA JUGA:Belum Genap 4 Tahun, Inilah Bangunan Pemerintahan Sapuan-Wasri

Lanjutnya, untuk 20 warga penerima BLT-DD tahun 2024 ini, dipastikan sudah memenuhi kriteria dan regulasi yang sudah ditetapkan. Untuk penetapan KPM BLT-DD tahun 2024 ini, juga melalui Musdesus bersama anggota BPD dan tokoh masyarakat. Dan penetapan tidak hanya dilakukan oleh desa saja. Tetapi atas kesepakatan bersama, dan sesuai dengan kriteria dan regulasi yang sudah ada. Diman kriteria penerima BLT-DD tahun 2024 ini secara garis besar adalah warga yang dikategorikan miskin ekstrim. "Kita pastikan 20 KPM BLT-DD tahun ini sesuai dengan kriteria dan regulasi yang ada. Dan penetapan jumlah KPM juga melalui Musdesus yang dihadiri BPD dan tokoh masyarakat," imbuhnya.*