Baru 113 Desa Melakukan Penetapan RKPDes 2025

Reporter: IBNU RUSDI |

Editor: SAHAD |

Kamis , 02 Jan 2025 - 18:40

Baru 113 Desa Melakukan Penetapan RKPDes 2025--screnshoot dari web

‘’Ini juga menjadi kendala bagi desa, dalam penyusunan RKP pada program pembangunan desa, juga mesti harus didampingi tenaga teknis dari OPD. Artinya, setiap pembangunan di tingkat desa juga melibatkan tim teknis bidang kepeuan di Pemkab,’’ ujarnya.

Kendala lain yang dihadapkan, berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. Harus diakui, penyusunan RKP Desa ini bagian dari tugas berat pemerintah desa.

‘’RKP Desa ini patokan penyusunan APBDes, jadi tidak bisa main-main. Harus detail, karena disitu juga ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mesti harus lebih teliti, jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari,’’ ulasnya.

Disamping itu, bagi desa yang menemukan kendala dalam penyusunan RKP Desa, boleh dikoordinasikan dengan dinas terkait.

‘’Ya, mestinya pemerintah desa juga melakukan upaya-upaya. Bisa saja koordinasi dengan DPMD atau pemerintah kecamatan untuk mencari solusi persoalan yang dihadapkan dalam penyusunan RKP Desa,’’ imbuhnya.

Dengan demikian, kepada desa yang belum bergerak menyusun RKP Desa tahun 2025 dan DURKP tahun 2026, diimbau untuk melakukan percepatan penyusunan. Ia berharap, pada Januari 2025 ini semua desa di wilayah Kabupaten Mukomuko telah menuntaskan RKP Desa dan melanjutkan penyusunan Perdes APBDes.

‘’Tentunya kita mengimbau kepada desa yang belum bergerak, segera melakukan penyusunan RKP Desa, harapan kita semua desa di Kabupaten Mukomuko di Januari ini telah menuntaskan Perdes APBDes,’’ demikian Abdul Hadi.(nek)

baru 113 desa melakukan penetapan rkpdes 2025                            radarmukomukobacakoran.com-penyusunan rencana kerja pemerintah (rkp) desa di kabupaten mukomuko untuk program kegiatan tahun 2025, molor. 
buktinya, hingga kini baru tercatat 113 dokumen rkpd desa yang diajukan ke bagian hukum sekdakab mukomuko untuk diverifikasi. 
‘’berdasarkan data informasi yang kita terima, baru 113 desa yang melakukan proses penyusunan rkp desa tahun 2025. selebihnya belum. sejumlah rkp desa itu sudah di bagian hukum untuk diteliti kembali,’’ kata sekretaris dpmd kabupaten mukomuko abdul hadi, s.sos ketika ditemui di mukomuko, kamis, 2 januari 2025. 
baca juga:gm portal talang buai kembali juara turnamen antar desa se kabupaten 
baca juga:breaking news - dibacok orang tak dikenal, warga desa tanjung mulya meninggal dunia
di kabupaten mukomuko terdapat 148 desa yang diharuskan melakukan penyegeraan penyusunan rkp desa. dikatakan abdul hadi, dari informasi yang dihimpun dari pihak kecamatan, masih terdapat desa yang sama sekali belum bergerak melakukan tahapan penyusunan rkp desa.
‘’sesuai skema waktu, saat ini bukan lagi masa penyusunan rkp desa, akan tetapi sudah memasuki tahapan penyunan apbdes dan penetapan apbdes. mau bilang apa, coba. rkp saja belum selesai, bagaimana dengan perdes apbdesnya,’’ kata abdul hadi. 
seyogianya, rkp desa untuk penyelenggaraan program kerja dan anggaran tahun 2025 telah ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) paling lambat pada september 2024 lalu. secara skedul, pembahasan rkp desa ini telah dimulai sejak juni hingga september lalu. 
seiring dengan rkp desa untuk kegiatan tahun 2025, kata abdul hadi, pihak desa mestinya juga harus menyelesaikan daftar usulan rkp (du rkp) desa untuk program kerja tahun 2026. 
‘’rkp desa ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan perdes apbdes. molornya disini, rkp saja belum selesai, bagaiaman menyusun rancangan perdes apbdes,’’ kata abdul hadi.
disisi lain, abdul hadi menyebutkan, ada beberapa persoalan yang dihadapkan desa dalam penyusunan rkp desa, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyusunan.
baca juga:13 desa di teramang jaya selesai evaluasi berkas rapbdes ta 2025
baca juga:desa banjarsari tuntaskan penyaluran bantuan tunai 
dalam penyusunan rancangan anggaran biaya (rab) dan gambar pada rkp desa, tidak hanya melibatkan tenaga ahli, para pendamping desa. akan tetapi secara peraturan juga diharuskan melibatkan tenaga teknis dari organisasi perangkat daerah (opd), dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
‘’ini juga menjadi kendala bagi desa, dalam penyusunan rkp pada program pembangunan desa, juga mesti harus didampingi tenaga teknis dari opd. artinya, setiap pembangunan di tingkat desa juga melibatkan tim teknis bidang kepeuan di pemkab,’’ ujarnya. 
kendala lain yang dihadapkan, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (sdm) di tingkat desa. harus diakui, penyusunan rkp desa ini bagian dari tugas berat pemerintah desa. 
‘’rkp desa ini patokan penyusunan apbdes, jadi tidak bisa main-main. harus detail, karena disitu juga ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mesti harus lebih teliti, jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari,’’ ulasnya. 
disamping itu, bagi desa yang menemukan kendala dalam penyusunan rkp desa, boleh dikoordinasikan dengan dinas terkait. 
‘’ya, mestinya pemerintah desa juga melakukan upaya-upaya. bisa saja koordinasi dengan dpmd atau pemerintah kecamatan untuk mencari solusi persoalan yang dihadapkan dalam penyusunan rkp desa,’’ imbuhnya. 
dengan demikian, kepada desa yang belum bergerak menyusun rkp desa tahun 2025 dan durkp tahun 2026, diimbau untuk melakukan percepatan penyusunan. ia berharap, pada januari 2025 ini semua desa di wilayah kabupaten mukomuko telah menuntaskan rkp desa dan melanjutkan penyusunan perdes apbdes. 
‘’tentunya kita mengimbau kepada desa yang belum bergerak, segera melakukan penyusunan rkp desa, harapan kita semua desa di kabupaten mukomuko di januari ini telah menuntaskan perdes apbdes,’’ demikian abdul hadi.(nek)