Perintah Lari untuk Harun Masiku: Bagaimana Hasto Bisa Tahu KPK Akan OTT?
Perintah Lari untuk Harun Masiku Bagaimana Hasto Bisa Tahu KPK Akan OTT--screnshoot dari web
radarmukomukobacakoran.com- Kasus Harun Masiku kembali mencuri perhatian publik setelah terbongkarnya sebuah dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam upaya pelarian yang dilakukan oleh mantan caleg PDIP tersebut. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, menjadi sorotan terkait dengan pernyataan kontroversialnya yang mengarah pada dugaan adanya informasi internal mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam situasi ini, pertanyaan besar muncul: bagaimana Hasto bisa tahu bahwa KPK akan melakukan OTT terhadap Harun Masiku?
Harun Masiku adalah seorang mantan calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terlibat dalam kasus korupsi terkait pemilihan legislatif 2019. Kasusnya mencuat setelah ia diduga memberikan suap kepada sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur perolehan suara dalam pemilu. Harun Masiku pun menjadi buron setelah dinyatakan hilang oleh KPK pada Januari 2020, meskipun sempat terendus keberadaannya di luar negeri.
BACA JUGA:Anies Angkat Bicara Soal Kasus Tom Lembong! Ini Pernyataan Penuhnya Terkait Dugaan Impor Gula
BACA JUGA:Kasus Supriyani Diwarnai Sorotan, Komjak Terus Awasi Langkah Jaksa dengan Peringatan Khusus
Sejak saat itu, berbagai upaya pencarian dilakukan oleh KPK untuk menangkap Harun Masiku, namun ia tetap berhasil menghindari kejaran hukum. Nama Harun Masiku kembali mencuat ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membuat pernyataan yang tidak sengaja membuka spekulasi mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi.
Pada sebuah kesempatan, Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan terkait dengan proses pelarian Harun Masiku. Hasto mengungkapkan bahwa ada informasi yang menyebutkan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri pada saat KPK melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Hal ini langsung memicu kecurigaan dari berbagai pihak mengenai adanya kebocoran informasi internal di PDIP atau bahkan di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri.
Pernyataan Hasto ini cukup membingungkan karena ia memberi kesan bahwa ada pengetahuan lebih tentang rencana KPK dalam melakukan OTT, yang seharusnya menjadi informasi yang sangat sensitif dan hanya diketahui oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam operasi tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Hasto memiliki akses atau informasi dari dalam KPK atau apakah ini hanyalah sekadar kebetulan yang tidak disengaja?
Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh KPK untuk memberantas praktik korupsi. Dalam kasus Harun Masiku, KPK berusaha menangkapnya terkait dengan dugaan suap dalam pemilu. Harun Masiku diduga memberikan suap kepada anggota KPU agar bisa masuk ke dalam daftar calon legislatif terpilih pada Pemilu 2019. Namun, sebelum KPK berhasil menangkapnya, Harun Masiku sudah lebih dulu menghilang.
KPK bahkan sempat memberikan informasi bahwa Harun Masiku berada di luar negeri dan menjadi buron internasional. Sejumlah pihak menduga ada yang membantu Harun Masiku untuk melarikan diri, dan informasi mengenai hal ini sepertinya sudah terendus oleh beberapa orang, termasuk Hasto. Pihak KPK yang menangani perkara ini tentu merasa kecewa dengan bocornya informasi yang seharusnya bersifat rahasia, yang berpotensi menghambat upaya penangkapan.
Pernyataan Hasto Kristiyanto yang terkesan mengungkapkan informasi terkait OTT KPK ini menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa pihak mulai mempertanyakan bagaimana seorang politikus yang tidak terlibat langsung dalam proses investigasi bisa mengetahui detail rencana KPK. Apakah ini sebuah kebocoran informasi dari dalam? Atau mungkin Hasto hanya berasumsi berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pejabat atau partainya?
Para pengamat hukum dan politik pun mulai menduga adanya kemungkinan bahwa informasi tersebut bocor dari kalangan pejabat yang mengetahui persiapan OTT. Bisa jadi, kebocoran ini terjadi karena adanya keterlibatan politik dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, sampai saat ini, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan Hasto secara langsung dengan kebocoran informasi KPK tersebut.
BACA JUGA:Kisah Pilu Pratiwi Novianthy, Perjuangan Mencari Keadilan di Tengah Pusaran Kasus Agus
BACA JUGA:Kasus Maling Amatir Selesai
Sebagai partai tempat Harun Masiku bernaung, PDIP tentu mendapatkan sorotan terkait dengan keterlibatan Harun dalam kasus suap Pemilu 2019. Hasto Kristiyanto, sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, berada di garis depan dalam menanggapi setiap tuduhan yang menyangkut partainya. Hasto beberapa kali membela Harun Masiku, meskipun saat itu Harun sudah menjadi buron.
Kasus ini semakin rumit dengan adanya tudingan bahwa PDIP mungkin memiliki pengaruh dalam upaya pelarian Harun Masiku. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa partai besar seperti PDIP, yang memiliki koneksi kuat dengan berbagai lembaga negara, tidak bisa melacak keberadaan Harun Masiku lebih cepat. Bahkan, ada yang mencurigai bahwa partai politik mungkin saja membantu atau memberi perlindungan kepada Harun, meskipun ini hanya spekulasi yang belum terbukti.
KPK sendiri melalui juru bicaranya menegaskan bahwa pihaknya sangat menyesalkan bocornya informasi internal yang seharusnya tetap menjadi rahasia. KPK menyatakan akan terus mengejar Harun Masiku meskipun proses pencariannya semakin rumit karena adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang membantu pelariannya. KPK juga menegaskan bahwa pihaknya bekerja tanpa adanya intervensi politik dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
KPK menekankan bahwa penyelidikan dan penyidikan dalam kasus Harun Masiku harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian. Mereka mengingatkan bahwa setiap kebocoran informasi, seperti yang terjadi dalam kasus ini, bisa merusak integritas dan efektivitas operasi penegakan hukum.
Kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristiyanto menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Kebocoran informasi mengenai operasi KPK menjadi perhatian besar, dan hal ini harus ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. Hasto Kristiyanto, meskipun berusaha membela partainya, harus menjelaskan lebih lanjut bagaimana informasi tersebut bisa sampai ke tangannya.
Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Setiap upaya untuk memberantas korupsi harus dilaksanakan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, termasuk tekanan politik yang bisa merusak proses hukum yang sedang berjalan.
Dengan demikian, publik berharap agar KPK terus bekerja keras untuk menangkap Harun Masiku dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam upaya pelariannya. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengelola informasi sensitif agar tidak terjadi kebocoran yang bisa merusak upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sumber:
• Kompas.com
• Detik.com
• Liputan6.com