Seruan Dewan Pers, Wartawan Dilarang Kerja Rangkap Menjadi LSM

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 23 Nov 2023 - 20:31

Nunik Rahayu, Ketua Dewan Pers--ISTIMEWA

KORAN DIGITAL RM - Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Fungsi dari Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping Pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional.

Pasal 15 ayat (2) UU Pers menyatakan, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Pada 20 November 2023, Dewan Pers mengeluarkan seruan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM. Melalui seruan ini, Dewan Pers melarang wartawan merangkap kerja menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Isi lengkap seruan Dewan Pers sebagai berikut: Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers seringkali menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah wartawan/pimpinan redaksi pers, yang juga merangkap sebagai anggota/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan tertentu. Masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran mereka.

Tidak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis LSM atau organisasi massa tertentu.

Pun, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan – dengan berbagai alasan – mengaku sebagai anggota LSM atau aktivis organisasi massa tertentu, baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya.

Dalam hubungan ini, Dewan Pers mengingatkan:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

Mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu. Dengan demikian, seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya.

Seseorang menjadi anggota/aktivis LSM dan anggota organisasi massa merupakan hak asasi dan hak konstitusionalnya, termasuk wartawan. Karena itu tidak ada larangan menjadi anggota LSM atau organisasi massa tertentu.

Meskipun demikian, demi menjaga independensi dan menghindari terjadinya konflik kepentingan sebagai wartawan profesional, apabila ada peristiwa yang menyangkut kepentingan LSM yang dipimpin/diikuti wartawan tersebut wajib tidak melakukan kerja jurnalistik terkait subjek/objek LSM atau organisasi massa tersebut. Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional.

General Managar (GM) Radar Mukomuko Ahmad Kartubi, SH menyatakan dukungan atas seruan Dewan Pers ini. Ia menyampaikan selama ini, wartawan Radar Mukomuko, bekerja secara profesional. Kartubi juga memastikan tidak ada wartawan Radar Mukomuko yang tergabung dalam LSM.

Disampaikan Kartubi, tidak menutup kemungkinan di Mukomuko ada juga wartawan yang rangkap kerja menjadi LSM. Namun demikian, untuk wartawan Radar Mukomuko, pastikan tidak ada yang tergabung dalam LSM. Wartawan Radar Mukomuko bekerja sesuai dengan profesional dan menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

‘’Saya pastikan wartawan Radar Mukomuko, bekerja secara profesional, tidak tergabung dalam LSM. Selain itu, mereka juga sudah mengikuti dan memiliki sertifikat UKW (Uji Kompetisi Wartawan, red),’’ demikian Kartubi.*

seruan dewan pers, wartawan dilarang kerja rangkap menjadi lsm                            koran digital rm - dewan pers adalah sebuah lembaga independen di indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di indonesia. fungsi dari dewan pers saat itu adalah sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional.
pasal 15 ayat (2) uu pers menyatakan, “dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
pada 20 november 2023, dewan pers mengeluarkan seruan nomor: 02/s-dp/xi/2023 tentang perangkapan profesi wartawan dan keanggotaan lsm. melalui seruan ini, dewan pers melarang wartawan merangkap kerja menjadi lembaga swadaya masyarakat (lsm). 
isi lengkap seruan dewan pers sebagai berikut: dewan pers melalui komisi pengaduan dan penegakan etika pers seringkali menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah wartawan/pimpinan redaksi pers, yang juga merangkap sebagai anggota/aktivis lembaga swadaya masyarakat (lsm) atau organisasi kemasyarakatan tertentu. masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran mereka. 
tidak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis lsm atau organisasi massa tertentu.
pun, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan – dengan berbagai alasan – mengaku sebagai anggota lsm atau aktivis organisasi massa tertentu, baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya. 
dalam hubungan ini, dewan pers mengingatkan: 
1. pasal 1 butir 4 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik” 
2. pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”. 
3. pasal 1 kode etik jurnalistik berbunyi “wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. penafsiran: independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”. 
4. pasal 2 kode etik jurnalistik berbunyi: “wartawan indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber. 
mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu. dengan demikian, seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya. 
seseorang menjadi anggota/aktivis lsm dan anggota organisasi massa merupakan hak asasi dan hak konstitusionalnya, termasuk wartawan. karena itu tidak ada larangan menjadi anggota lsm atau organisasi massa tertentu. 
meskipun demikian, demi menjaga independensi dan menghindari terjadinya konflik kepentingan sebagai wartawan profesional, apabila ada peristiwa yang menyangkut kepentingan lsm yang dipimpin/diikuti wartawan tersebut wajib tidak melakukan kerja jurnalistik terkait subjek/objek lsm atau organisasi massa tersebut. lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas lsm atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional.
general managar (gm) radar mukomuko ahmad kartubi, sh menyatakan dukungan atas seruan dewan pers ini. ia menyampaikan selama ini, wartawan radar mukomuko, bekerja secara profesional. kartubi juga memastikan tidak ada wartawan radar mukomuko yang tergabung dalam lsm.
disampaikan kartubi, tidak menutup kemungkinan di mukomuko ada juga wartawan yang rangkap kerja menjadi lsm. namun demikian, untuk wartawan radar mukomuko, pastikan tidak ada yang tergabung dalam lsm. wartawan radar mukomuko bekerja sesuai dengan profesional dan menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik jurnalistik (kej). 
‘’saya pastikan wartawan radar mukomuko, bekerja secara profesional, tidak tergabung dalam lsm. selain itu, mereka juga sudah mengikuti dan memiliki sertifikat ukw (uji kompetisi wartawan, red),’’ demikian kartubi.*

Tag

Share