Bahan Pangan MBG Masih Dipasok Dari Luar Daerah

koranrm.id - Bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mukomuko masih dipasok dari luar daerah. Pasalnya hasil pertanian dan peternak di Mukomuko belum memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan bahan untuk MBG. Sekarang ada lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berjalan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxsandi Ultria Dharma, mengakui untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG di Mukomuko, mayoritas masih didatangkan dari luar daerah. Alasannya ketersediaan bahan pangan di tingkat lokal masih sangat terbatas, terutama untuk komoditas utama seperti telur, ayam potong, bawang, dan sejumlah bahan pangan lainnya yang menjadi menu wajib dalam program MBG.

"Bahan pangan hewani dan beberapa komoditas penting masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini tidak ideal jika program MBG ingin berjalan berkelanjutan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal," tegasnya. 

Lanjutnya, bahan pangan yang mulai tersedia di Mukomuko hanya komoditas sayuran, seperti bayam, kangkung, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Kondisi ini menjadi catatan serius. Jika tidak segera dibenahi, peluang besar dari program nasional MBG justru akan dinikmati daerah lain, sementara masyarakat Mukomuko hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

"Program MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak. Ini juga peluang ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, jika bahan pangan terus bergantung dari luar, maka perputaran ekonomi juga lari keluar daerah," ujarnya.

Dinas Ketahanan Pangan secara terbuka mendorong masyarakat untuk mulai menangkap peluang ini dengan serius. Usaha peternakan ayam petelur, ayam potong, hingga pengembangan komoditas pangan lainnya dinilai sangat prospektif karena memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.

Menurut Elxsandi, kebutuhan pangan untuk MBG bersifat rutin dan terjadwal. Artinya, siapa pun masyarakat yang mampu memproduksi bahan pangan sesuai standar, akan memiliki peluang pasar yang stabil dan jangka panjang.

"Ini kesempatan nyata. Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk menekuni usaha peternakan dan produksi pangan lokal. Pemerintah daerah tentu siap mendorong dan memfasilitasi sesuai kewenangan," tegasnya.

Ia juga menekankan, keberhasilan program MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar Mukomuko mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

"Kalau kita ingin program ini sukses dan berdampak luas, maka kuncinya adalah kemandirian pangan. Mukomuko harus menjadi produsen, bukan hanya konsumen," pungkasnya.