Gading Jaya Mulai Godok Dokumen APBDes TA 2026

koranrm.id - Setelah menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026, sekarang Pemerintah Desa (Pemdes) Gading Jaya Kecamatan Sungai Rumbai, mulai menyusun berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggatan (TA) 2026.

Meskipun sekarang baru sebatas isu terkait prioritas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2026, dan belum ada prioritas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, Pemdes Gading Jaya tetap berupaya bagaimana dokumen perencanaan untuk TA 2026 ini, bisa ditetapkan dan terregister sebelum akhir Desember mendatang. Semua tahapan penyusunan perencanaan akan mereka laksanakan sesuai dengan regulasi.

Kepala Desa (Kades) Gading Jaya, Azwardi, H dikonfirmasi mengatakan, untuk penyusunan perencanaan tahun 2026 yang belum mereka laksanakan saat ini yaitu rembuk stunting dan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penjaringan dan penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langusng Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahun 2026 mendatang. Untuk yang lain seperti kegiatan prioritas dari pemerintah pusat, mengalokasikan DD untuk program ketahanan pangan, untuk program BLT-DD, kemudian untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan prioritas kewenangan desa juga sudah ditemukan dalam Musrenbangdes beberapa waktu lalu. "Untuk RKPDes sudah kita tetapkan, saat ini kita mulai menyusun dokumen APBDes sembari menunggu prioritas yang resmi dari pemerintah pusat," kata Azwardi Minggu,(18/10).

Dijelaskannya, untuk acuan dan pedoman penyusunan perencanaan tahun 2026 ini, yaitu besaran pagu indikatif DD yang mereka terima tahun 2025 ini. Dia juga mengakui jika berpedoman dengan pagu DD tahun ini, tidak banyak kegiatan fisik yang bisa direalisasikan tahun depan. Karena banyak anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan pemerintah pusat. Anggran yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik, setelah semua kegiatan prioritas dari pemerintah pusat ditetapkan. "Semua program nasional yang ditetapkan sebagai prioritas dalam penggunaan DD sudah kita tetapkan. Demikian juga dengan prioritas yang ditentukan oleh desa juga sudah kita tetapkan. Namun, untuk prioritas yang ditentukan oleh desa ini belum bisa dipastikan bisa terealisasi, karena kita mau melihat ketersediaan anggran nanti," tambahnya.