2026 Mukomuko Tidak Kebagian DAK Fisik

Apriasyah: Pembangunan Melalui Inpres

koranrm.id - Kabarnya, berdasarkan rilis terbaru dari pemerintah pusat untuk kegiatan dana transfer ke daerah, Kabupaten Mukomuko pada tahun 2026 atau tahun depan sama sekali tidak kebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Namun di Provinsi Bengkulu, Mukomuko bukan satu-satunya bernasib sama, ada dua kabupaten lain juga zonk, yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kepala Bapelitbangda Mukomuko, H. Gianto, SH, M.Si tidak menapik kabar ini dan dirinya juga mengaku kaget. Upaya sudah dilakukan secara maksimal dari awal dengan pengajuan proposal hingga lobi-lobi langsung ke pusat untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan.

"Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan terbaru memang untuk 2026, Kabupaten Mukomuko tidak menerima DAK untuk fisik," katanya.

Apakah masih ada alternatif lain seperti melalui skema Inpres Infrastruktur atau jalur lainnya?, Gianto mengatakan, proses pengajuan program ke pusat selalu dilakukan melalui seluruh skema. Sebab harapan pemerintah, walaupun program dari pusat dan dikerjakan oleh pihak kementerian seperti balai jalan, yang penting untuk Kabupaten Mukomuko dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Yang pasti, nihilnya DAK Fisik sangat merugikan, sebab DAK menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Tanpa DAK, APBD Mukomuko yang relatif terbatas tidak akan mampu menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam skala besar.

Terlebih, daerah ini masih menghadapi sederet pekerjaan rumah, baik pembangunan jalan yang rusak parah, fasilitas kesehatan yang minim, sarana pendidikan yang butuh renovasi, serta jaringan irigasi pertanian yang tak kunjung maksimal. 

"Kita harus jujur, APBD kita sangat terbatas. Tanpa DAK, pembangunan bisa kurang maksimal. Ya harapan kita masih ada kebijakan lain," harapnya. 

Pemerintah daerah Mukomuko masih menyimpan harapan ada peluang lewat mekanisme Inpres Infrastruktur atau skema bantuan lain dari pemerintah pusat. Namun, harapan itu tentu butuh perjuangan keras dan strategi lobi yang tidak main-main.

"Kami tetap berharap ada kebijakan pusat yang lebih bijak. Mukomuko masih sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan," tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Mukomuko, Apriansyah,ST,MT dihubungi mengatakan masih ada peluang setelah dilakukan lock free atau pembukaan kunci program prioritas. Ia menjelaskan, sekarang ini pembangunan lebih diarahkan langsung dilaksanakan pemerintah pusat lewat program Inpres.

"DAK fisik ini memang sepertinya bukan lagi pilihan pemerataan pembangunan, tapi menggunakan skema program langsung dari pusat seperti Inpres. Insyallah kita akan tetap bisa maksimal mendapatkan pembangunan untuk kabupaten, karena tujuannya sama," tutupnya.