Gerak Cepat, Bunga Tanjung Turun Survey Lokasi Pembangunan Perencanaan 2026

koranrm.id - Setelah menuntaskan semua pekerjaan kegiatan pembangunan fisik ditahap I Tahun Anggran (TA) 2025, dan sembari siap-siap merealisasikan kegiatan pembangunan fisik ditahap II TA 2025, Pemerintah Desa (Pemdes) Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya Juga sudah mulai merancang perencanaan pembangunan Dodos untuk tahun 2026 mendatang.

Tempo hari Kades beserta jajaran perangkatnya, anggota BPD, dan pendamping desa turun ke lapangan untuk melakukan survey titik-titik lokasi pembangunan untuk perencanaan tahun 2026.

Kinerja Pemdes Bunga Tanjung dalam percepatan merealisasi anggaran patut diapresiasi, dan bisa jadi contoh bagi desa-desa lainnya. Karena mereka bergerak cepat, tepat dan sesuai dengan rencana yang sudah mereka tetapkan.

Kepala Desa (Kades) Bunga Tanjung, Fendrianto saat dihubungi mengatakan, Minggu kemarin mereka memang sudah turun kembali ke lapangan untuk survey lokasi perencanaan pembangunan tahun 2026 mendatang.

Setiap bangunan yang sudah diusulkan oleh masyarakat untuk penggunaan DD tahun 2026 memegang sudah mereka survey satu persatu.

BACA JUGA:Saluran Drainase 125 Meter Desa Gading Jaya Rampung

Cukup banyak titik-titik lokasi pembangunan Jalan yang sangat dibutuhkan dan vital bagi masyarakat Desa Bunga Tanjung. Salah satunya yaitu terkait Jalan Usaha Produksi (JUP) akses ke perkebunan.

"Ya Minggu lalu kita melaksanakan survey lokasi pembangunan untuk perencanaan tahun 2026 mendatang. Semua usulan Jalan yang disampaikan masyarakat ini memang betul-betul dibutuhkan. Selain JUP kita juga survey lokasi pembangunan rabat beton Jalan dan sumur bor," ungkap Fendrianto Minggu,(6/7).

Lanjutnya, terkait dengan JUP pihaknya dari Pemdes Bunga Tanjung berharap perusahaan-perushaan di sekitar untuk bisa bekerja sama dalam peningkatan atau rehab JUP yang sudah rusak parah ini.

Karena Pemdes tidak bisa bergerak maksimal kalau hanya mengandalkan Dana Desa (DD). Sabab semua DD tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik, DD yang bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik hanya beberapa persen saja.

BACA JUGA:Bayang-Bayang Nuklir Iran: Dampaknya terhadap Keamanan Israel dan Kawasan

Hal ini disebabkan banyak program prioritas dari pemerintah pusat yang wajib dialokasikan oleh desa. Salah satunya seperti penyalutan BLT-DD, program ketahanan lamban dan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas lainnya.

"Kita mengajak perusahan-perushaan sekitar untuk bekerjasama dalam rehab JUP ini. Karena JUP sangat dibutuhkan masyarakat desa," paparnya.

Ditambahkannya, dari sekian banyak lokasi pembangunan yang sudah mereka survey ini, belum tentu bisa terealisasi tahun 2026 mendatang. Bahkan bisa saja tidak ada yang bisa direalisasikan. Karena penggunaan DD ini diatur oleh pemerintah pusat, selain itu besaran DD juga cukup terbatas.

Kemudian kebijakan penggunaan DD tahun 2026 mendatang juga belum diketahui. Yang jelas dalam penggunaan anggaran baik itu DD pun ADD mereka wajib mengikuti semua regulasi dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

BACA JUGA:Tantangan dan Peluang Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik di Indonesia

"Yang jelas perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 saat ini sudah kita dirancang. Jika bisa tercover oleh DD nangu kita realisasikan semua. Jika tidak mau tidak mau ditunda. Karena kita mengikuti regulasi dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah," tambahnya.