Keluhan Masyarakat Soal BPJS Antara Harapan dan Kenyataan

KORANRM.ID - Keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan sering menjadi sorotan utama dalam diskusi tentang sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Meskipun BPJS bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, realitas di lapangan kerap kali memperlihatkan berbagai kendala yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peserta. Keluhan-keluhan ini muncul dari beragam aspek mulai dari proses administrasi, kualitas pelayanan, hingga aksesibilitas fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:Merokok Membahayakan, Sakit Akibatnya Tak Ditanggung BPJS Saatnya Sadar Risiko dan Pilih Hidup Sehat

BACA JUGA:Layanan BPJS Makin Digital Panduan Akses Kesehatan Lewat Aplikasi Mobile

Salah satu keluhan paling umum adalah soal proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama. Peserta BPJS kerap mengeluhkan panjangnya prosedur pendaftaran, rujukan berjenjang yang harus dijalani sebelum mendapatkan layanan di rumah sakit tingkat lanjut, hingga persyaratan dokumen yang terkadang membingungkan. Proses ini dirasakan menghambat dan menambah beban terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan cepat. Akibatnya, pasien atau keluarga merasa frustrasi dan cenderung menilai sistem BPJS kurang responsif terhadap kebutuhan darurat.

Selain itu, kualitas layanan medis yang diterima sering menjadi sumber ketidakpuasan. Meski BPJS sudah menjalin kerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan, ada perbedaan kualitas pelayanan antara satu rumah sakit atau puskesmas dengan yang lain. Beberapa peserta melaporkan tenaga medis yang kurang ramah, fasilitas yang kurang memadai, hingga obat-obatan yang terbatas untuk peserta BPJS. Hal ini menimbulkan kesan bahwa layanan BPJS kurang prima jika dibandingkan dengan pasien umum yang membayar secara langsung. Padahal, berbagai regulasi sudah mengatur kesetaraan layanan bagi seluruh pasien.

BACA JUGA:Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan di Mukomuko Capai Rp21 Miliar

Masalah antrian panjang dan waktu tunggu yang lama juga menjadi keluhan yang tidak bisa diabaikan. Fasilitas kesehatan, terutama di kota besar, sering kewalahan menangani jumlah peserta BPJS yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan antrean pemeriksaan, pengambilan obat, hingga rawat inap menjadi sangat panjang. Akibatnya, banyak pasien merasa tidak nyaman dan cenderung mencari layanan alternatif yang lebih cepat meskipun dengan biaya lebih tinggi.

Keluhan lainnya terkait ketidaksesuaian informasi antara peserta dan pihak BPJS maupun fasilitas kesehatan. Misalnya, peserta kerap mendapatkan penjelasan yang berbeda-beda mengenai prosedur klaim, jenis layanan yang ditanggung, atau cakupan manfaat. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dan kadang berujung pada kegagalan pasien menerima layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Di sisi lain, ada pula keluhan terkait keterbatasan jenis layanan dan obat yang dapat diakses melalui BPJS. Beberapa penyakit kronis atau pengobatan khusus tidak sepenuhnya ditanggung, sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini dirasakan sebagai beban tersendiri bagi peserta dengan kondisi kesehatan serius.

BACA JUGA:Usai Ejek Honorer Pakai BPJS, Wenny Terancam Sanksi Berat Dari PT. Timah

Namun, penting untuk memahami bahwa sebagian besar keluhan ini bukan hanya disebabkan oleh kelemahan BPJS sendiri, melainkan juga oleh tantangan besar dalam mengelola sistem jaminan kesehatan nasional yang harus menjangkau ratusan juta orang dengan latar belakang ekonomi dan geografis yang sangat beragam. Selain itu, tantangan dari sisi kapasitas fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, dan keterbatasan anggaran juga turut memengaruhi kualitas layanan.

Dalam menghadapi berbagai keluhan tersebut, BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah perbaikan, seperti memperkuat layanan digital melalui aplikasi mobile, mempercepat proses klaim, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan mitra, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta. Namun, proses perubahan ini membutuhkan waktu dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.

Kesimpulannya, keluhan masyarakat terhadap BPJS adalah cermin dari harapan besar akan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, namun juga menunjukkan tantangan nyata yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan komitmen bersama menjadi kunci utama agar BPJS dapat terus berkembang dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Referensi:

• BPJS Kesehatan. (2024). Laporan Tahunan Pelayanan Peserta JKN-KIS.

• Kementerian Kesehatan RI. (2023). Evaluasi Pelayanan JKN di Indonesia.

• Kompas.com. “Keluhan Peserta BPJS: Antara Harapan dan Realita Pelayanan Kesehatan.”

• Tirto.id. “Mengapa Peserta BPJS Sering Mengeluh?”

• Republika.co.id. “Upaya BPJS Perbaiki Layanan di Tengah Tantangan Nasional.”