Meskipun kebijakan ini memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:
• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan penerima manfaat dan penggunaan dana.
• Kolaborasi Lintas Lembaga: Penting untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
• Peningkatan Kapasitas: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang tersedia dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Kebijakan penghapusan utang UMKM dan petani merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Dengan dukungan dan kerja sama yang baik, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.