TPP ASN di Mukomuko Turun, Belum Ada Tanda-Tanda Cair

koranrm.id - Selain gaji rutin tanggal 1 setiap bulannya, ASN PNS juga mendapat tambahan penghasilan atau dikenal dengan TPP atau Tukin bagi ASN pusat. Bahkan TPP bisa lebih besar dari gaji tergantung kinerja, disiplin kerja yang dilaporkan dan juga jabatan. Untuk Kabupaten Mukomuko, TPP tertinggi tentu adalah milik Sekda, dimana besarannya mencapai Rp 19 jutaan tahun ini.

Kabar terbaru, untuk 2026 ini jumlah TPP yang akan diterima ASN di Mukomuko ada penurunan dari sebelumnya. Penyebabnya adalah terjadi pengurangan ketersediaan anggaran TPP di APBD dampak efisiensi. Sebelumnya anggaran total TPP pegawai mencapai Rp 48 miliar, namun tahun ini hanya Rp 43,2 miliaran. Pengurangan TPP nagi setiap ASN tidak terlalu besar, kebanyakan diangka puluhan ribu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Haryanto,S.KM saat diminta keterangannya, tidak menapik adanya pengurangan anggaran TPP tahun ini. Sekarang masih penyesuaian besaran TPP pegawai berdasarkan ketersediaan anggaran. Perkiraannya tidak banyak pengurangan, hanya ribuan hingga puluhan ribu bagi setiap ASN.

"Ini penyesuaian saja, mungkin ada pengaruhnya dengan efisiensi kemarin. Tapi jangan risau, tidak banyak berkurangnya," kata Haryanto.

Terkait pencairan TPP, diakuinya belum ada kabar pastinya, karena sekarang baru selesai proses upload data dan Anjab pegawai di Aplikasi e-Anjab ABK Simona Kemendagri. TPP baru bisa diproses pengajuan pembayaran setelah persetujuan Kemendagri atas laporan data yang disampaikan. Dengan ini kemungkinan besar sebelum lebarantidak ada pencairan TPP ASN di Mukomuko.

"TPP itu dibayar setelah bulannya lewat, TPP januari dibayar di februari, untuk februari dibayar maret. Sekarang ini yang belum dibayar TPP januari dan februari. Anggaranya ada, namun syaratnya belum," paparnya.

Lanjutnya, bulan ini ASN akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR), pembayarannya masih menunggu petunjuk. THR full satu bulan gaji. Komponen THR mencakup 100 persen gaji pokok hingga tunjangan. Seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai regulasi. THR adalah gaji rutin setiap tahunnya, dipastikan dananya tersedia.

"THR nanti dibayar setelah ada pertunjuk dari pusat, kalau dananya aman tidak ada masalah," tutupnya.

Dilansir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dalam Konferensi Pers terkait pengumuman paket stimulus ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 H atau 2026 Masehi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini.

 Airlangga menjelaskan bahwa THR 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri dengan total Rp22,2 triliun. Sementara itu 4,3 juta ASN daerah akan mendapatkan anggaran sebesar total Rp20,2 triliun. Selain itu, 3,8 juta pensiunan ASN akan menerima THR dengan total Rp12,7 triliun.