Hari Ini Kecamatan Ipuh Rampungkan Monev Realisasi APBDes Tahun 2025

koranrm.id - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Ipuh menjadwalkan hari ini Selasa,(16/12/2025) monitoring realisasi kegiatan Angaggan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap kedua tahun 2025 selesai. Dimana desa terakhir yang akan didatangi oleh tim Monev yaitu Desa Air Buluh yang dijadwalkan pada Selasa hari ini.

Sementara untuk 15 desa yang lainnya, semuanya sudah selesai dimonev sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kecamatan. Berdasarkan hasil monitoring ke lapangan, secara garis besar semua penggunaan anggaran disetiap desa sudah sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis. Tidak ada temuan penyelewengan dan kegiatan fiktif. Yang menjadi temuan dan catatan tim Monev, hanya ada beberapa dokumen administrasi yang belum dilengkapi saja

Camat Ipuh, Sepradanur, S.Sos melalui Kasi Ekobang, Hernita, S.Sos, dihubungi mengatakan, monitoring ini dilaksanakan untuk melihat realisasi APBDes setiap desa. Sasarannya tidak hanya dokumen administrasi saja, tetapi tim Monev juga turun langsung ke lapangan untuk cek bangunan fisik yang telah dikerjakan oleh desa. Sesuai dengan hasil pengecekan di lapangan, semua bangunan fisik yang sudah dikerjakan oleh desa juga sesuai dengan desain gambar dan RAB yang telah ditetapkan. Dan tidak ada volume bangunan yang kurang dan tidak ada juga yang lebih kecuali hasil swadaya warga desa.

"Ya, semua desa sudah kita Monev. Termasuk desa yang menjadi sampel pemeriksaan Inspektorat dalam tahun ini, juga tetap kita datangi dan Monitoring terhadap desa tersebut," kata Hernita.

Lanjutnya, monitoring yang dilaksanakan kecamatan ini, bukan mencari salah atau benar pekerjaan jajaran pemerintahan desa. Tetapi monitoring yang dilakukan kecamatan ini, adalah salah satu tugas pokok dan kewenangan kecamatan. Yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa. Sekarang untuk kegiatan atau pelaksanaan APBDes tahun 2025 ini, sudah selesai dimonitoring. Dia mengaku dalam monitoring ini memang masih ada beberapa catatan yang harus dilengkapi oleh semua desa. Kekurangan yang ditemukan masih hal wajar.

"Semua desa terdapat kekurangan. Seperti SPJ yang belum ditandatangani dan belum dicap. Serta kekurangan administrasi lainnya. Semua temuan kekurangan tersebut, sudah kita berikan rekomendasi untuk dilengkapi dengan segera," tegas Hernita.