KPM BLT Desa Mekar Sari Berkurang Tinggal 1 Orang

koranrm.id - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Mukomuko Bengkulu, kemarin pada Selasa,(7/10) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Yaitu bulan Juli Agustus dan September. Dikarenakan penyaluran dilakukan 3 bulan sekaligus. Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD mendapatkan uang tunai sebesar Rp 900.000. Menariknya dalam penyaluran gelombang ketiga ini, jumlah KPM BLT-DD Desa Mekar Sari berkurang 1 orang. Sehingga jumlah KPM BLT-DD di Desa ini sekarang hanya tinggal 1 orang.

Kepala Desa (Kades) Mekar Sari, Hasan Asmuni, Sekdes, Andi Irawan, pada saat dikonfirmasi menerangkan, berdasarkan hasil penjaringan dan kesepakatan yang dilahirkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penjaringan dan penetapan jumlah KPM BLT-DD berkas BPD dan tokoh masyarakat waktu lalu. Jumlah KPM BLT-DD di Desa Mekar Sari Tahun Anggran (TA) 2025 ini memang hanya sebanyak 2 orang. Jumlah ini sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Musdesus waktu penjaringan dan penetapan waktu lalu.

"Ya, jumlah KPM BLT-DD kita sekarang tinggal 1 orang. Karena 1 orang sudah terdaftar sebagai penerima PKH. Sesuai dengan regulasi yang bersangkutan tidak bisa lagi jadi penerima BLT-DD," terang Andi setelah melakukan penyaluran Selasa,(7/10).

Lanjutnya, satu orang KPM yang menjadi penerima PKH ini tidak lagi jadi penerima BLT-DD terhitung mulai Juli kemarin. Dana BLT-DD yang tidak tersalurkan tersebut menjadi Silpa tahun 2025 ini. Warga yang menjadi penerima BLT-DD di Desa Mekar Sari ini memang diseleksi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Dimana kriteria penerima BLT-DD ini secara garis besar adalah warga yang dikategorikan miskin ekstrim. Kemudian tidak tersentuh Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah.

"Dana BLT-DD yang tidak disalurkan ini, sudah sudah pasti menjadi Silpa tahun ini. Karena kita tidak melaksanakan Musdesus atau penjaringan ulang atau cari ganti KPM yang mendapat PKH ini," tambah Andi.