Dewan Panggil TAPD Pertanyaan Hasil Efisiensi

Damsir.--ISTIMEWA
KORANRM.ID - Lembaga DPRD Mukomuko akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mempertanyakan hasil efisiensi anggaran tahap pertama yang sudah dilakukan. Banyak hal yang akan dipertanyakan dewan menyangkut dengan kondisi anggaran pasca efisiensi tersebut.
Diantara yang ingin dipertanyakan yaitu hilangnya beberapa kegiatan dari aspirasi dewan atau Pokir, hingga informasi munculnya kegiatan baru dalam APBD. Bahkan dewan kecewa, karena TAPD tidak melaporkan secara rinci postur anggaran setelah terbitnya Perbup terkait hasil efisiensi.
BACA JUGA:Hasil Sudirman Cup 2025, Indonesia Gilas Ingris 5-0
Waka II DPRD Mukomuko, Damsir,SE mengatakan surat sudah disiapkan untuk memanggil tim anggaran pemerintah daerah, kemungkinan Selasa 29 april 2025 atau hari ini.
Dewan akan minta TPAD paparkan dengan rinci hasil efisiensi secara transparan, apa saja yang berubah dari APBD, karena efisiensi yang dilakukan bersamaan dengan pergeseran.
"Kami sudah berencana memanggil pihak eksekutif untuk diminta penjelasannya secara rinci, dewan ingin cek dengan rinci kondisi penganggaran yang ada di APBD setelah efisiensi dan pergeseran," kata Damsir.
BACA JUGA:Pemenang Lomdeskel di Selagan Raya Sudah Ditetapkan
Damsir mengakui banyak anggota dewan yang kecewa karena kegiatan fisik dari Pokir dikurangi hingga 60 persen bahkan ada yang nol. Tentu harus diperjelas, tidak bisa begitu saja. Tambah lagi kecurigaan dewan munculnya kegiatan baru, seperti pengadaan laptol hingga Rp 2 miliar lebih.
"Tidak boleh muncul kegiatan baru, efisiensi itu menyesuaikan yang sudah ada. Kalau muncul kegiatan baru, bukan efisiensi namanya," tegasnya.
Waka I Wisnu Hadi,SE juga mengaku curiga adanya perubahan kegiatan dalam APBD setelah efisiensi dilakukan. Tentu dewan ingin tahu alasannya dan dasar kebijakan tersebut bisa diambil, apabila benar ada kegiatan baru dan lainnya.
"Untuk penganggaran itu fungsinya dewan, maka kita harus menyepakati bersama setiap penganggaran. Kegiatan yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah begitu saja," tegasnya.
BACA JUGA:Pemdes Sido Makmur Sukses Salurkan BLT-DD Triwulan I Tahun 2025
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari saat ditemui juga mengatakan sesuai dengan desakan dari anggota, pihaknya akan memanggil pihak terkait dengan anggaran untuk diminta penjelasan kondisi anggaran pasca efisiensi. Selain itu juga mempertanyakan isu akan adanya rencana efisiensi tahap II.
Zamhari juga mengakui, banyak kegiatan Pokir yang dihilangkan, bahkan termasuk punya dirinya sendiri sebagai pimpinan. Padahal kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kegiatan Pokir itu umumnya fisik untuk masyarakat, telah disosialisasikan pada warga. Kalau semua dihilangkan tentu sangat mengecewakan," tutupnya.