KORANRM.ID - Pemerintah menetapkan kebijakan terbaru mengenai penjualan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg per 1 Februari 2025.
Aturan tersebut memberlakukan larangan penjualan LPG melon di tingkat pengecer. Kementerian ESDM mengumumkan skema baru penyaluran LPG 3 kg yang semula bisa masyarakat dapatkan di pengecer, kini hanya bisa melalui pangkalan resmi Pertamina. Untuk bisa membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, masyarakat hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok LPG Aman BACA JUGA:Ini Besaran Alokasi Subsidi BBM dan LPG Tahun 2025, Bahlil: Masyarakat Mampu Jangan Pakai Barang Subsidi! Tujuannya agar penerima manfaat dari subsidi LPG tabung 3 kg ini tepat sasaran hanya bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat tetap bisa membeli LPG 3 kg dengan mudah di pangkalan resmi yang sudah terdaftar dari Pertamina. Untuk mengetahui pangkalan LPG 3 kg terdekat dari domisili masing-masing, masyarakat bisa mengeceknya secara online terlebih dulu. Mengenai harga, LPG 3 kg yang dijual di pangkalan resmi Pertamina sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Kementerian ESDM mengumumkan skema baru penyaluran LPG 3 kg yang semula bisa masyarakat dapatkan di pengecer, kini hanya bisa melalui pangkalan resmi Pertamina. Untuk bisa membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, masyarakat hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). BACA JUGA:Hasil Pantauan Tim, Gas LPG 3 Kilogram Masih Aman Tujuannya agar penerima manfaat dari subsidi LPG tabung 3 kg ini tepat sasaran hanya bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai. "Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana menyosialisasikan ini, untuk mengambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah," ucapnya. BACA JUGA:Ramadhan Tinggal Menghitung Hari, Stok LPG Terpantau Aman Bahlil juga menyarankan agar warung pengecer beralih menjadi pangkalan resmi. Syaratnya hanya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Pertamina Patra Niaga untuk mendapatkan izin pangkalan. "Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya," kata Bahlil. Dengan aturan tersebut, diharapkan tidak lagi ditemukan harga LPG melon yang dipatok jauh di atas Rp18 ribu per tabung atau maksimal Rp6.000 per kilogram.
Kategori :